JAKARTA – Mendes PDT Yandri Susanto menilai National Governance Awards 2026 efektif memotivasi kepala daerah dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Pemberian penghargaan kepada para pemimpin berprestasi dianggap sebagai langkah konkret untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat.

Daerah yang berhasil meraih apresiasi diharapkan menjadi rujukan bagi wilayah lain yang sedang berproses.

"Jadi dengan adanya penghargaan ini, insya Allah para kepala daerah ini yang mendapatkan awards (penghargaan) akan semakin semangat membangun desa dan yang belum akan terpacu, termotivasi," kata Mendes Yandri, sebagaimana dilangsir dari antara.news, Jumat (24/4/2026).

Yandri Susanto menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama dalam memajukan kawasan perdesaan.

Peran kementerian tidak akan maksimal tanpa dukungan penuh dari para gubernur, bupati, hingga wali kota di lapangan.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian berpendapat bahwa adanya mekanisme pemberian apresiasi serta sanksi sangat ampuh dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik.

Penerapan standar kerja yang tinggi menjadi keharusan bagi setiap instansi pemerintahan di tingkat daerah.

“Melalui mekanisme memberikan reward dan ada punishment, ini sangat efektif dalam rangka untuk mendorong semua kepala daerah, bisa menampilkan performa kinerja yang optimal,” ucap Tito, sebagaimana dilangsir dari antara.news, Jumat (24/4/2026).

Ajang ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan sebuah refleksi mendalam atas perjalanan desentralisasi di tanah air.

Aspek penilaian dewan juri meliputi sektor pendidikan, ekosistem kesehatan, hingga penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Peningkatan kapasitas warga dan transformasi digital dalam layanan administrasi menjadi poin tambahan yang sangat krusial.

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Investasi pada sumber daya manusia dinilai jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi semata.

Transformasi layanan publik ke arah digital diharapkan mampu memangkas birokrasi yang selama ini dianggap berbelit.

Kinerja yang optimal dari pemimpin daerah akan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat paling bawah.