BANDA ACEH – Bupati Aceh Tengah hadiri Musrenbang RKPA 2027 di Banda Aceh guna memastikan sinkronisasi program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran bagi masyarakat.

Pertemuan strategis ini berlangsung di Anjong Mon Mata Pendopo Gubernur Aceh dengan melibatkan jajaran pimpinan daerah dari Aceh Tengah.

Kehadiran Drs. Haili Yoga, M.Si bersama Muchsin Hasan, M.SP bertujuan mengawal integrasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dengan rencana kerja nasional.

Dr. Ir. Zulkifli, M.Si menjelaskan bahwa agenda besar ini dirancang untuk menangkap beragam aspirasi dari para pemangku kepentingan di seluruh wilayah.

“Tujuan utama pelaksanaan musrenbang adalah menghimpun aspirasi pemangku kepentingan, menyelaraskan prioritas pembangunan pusat dan daerah, serta merumuskan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi riil daerah” ucap Zulkifli, sebagaimana dilangsir dari prokopim-at.com, Kamis (23/4/2026).

Pemerintah berupaya agar setiap rumusan program yang lahir dari forum ini memiliki dampak nyata terhadap kondisi ekonomi lokal.

Zulkifli menyatakan bahwa penyelarasan prioritas antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar pembangunan bersifat responsif.

Kegiatan tersebut diramaikan oleh kehadiran 441 peserta yang berasal dari berbagai elemen kementerian hingga lembaga vertikal lainnya.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tetap konsisten mengikuti garis kebijakan pembangunan provinsi.

“Sepuluh prioritas pembangunan telah ditetapkan, antara lain penguatan syariat Islam, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut, kami menekankan bahwa program pembangunan di tingkat kabupaten/kota hendaknya benar-benar selaras dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan provinsi” tekan gubernur, sebagaimana dilangsir dari prokopim-at.com, Kamis (23/4/2026).

Muzakir Manaf menegaskan pentingnya sepuluh prioritas pembangunan yang mencakup peningkatan sumber daya manusia hingga tata kelola lingkungan.

Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu meminimalisir ketimpangan pembangunan antarwilayah di seluruh pelosok Aceh.