JAKARTA – PC PMII Blitar mengkritik arah pembangunan daerah yang dinilai semakin elitis dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal dalam forum diskusi KAMISAN.

Kelompok mahasiswa ini mengendus adanya ketimpangan antara visi pemerintah dengan kebutuhan dasar yang dirasakan penduduk di pelosok wilayah.

M. Riski Fadila memandang forum tersebut sebagai ruang untuk membedah apakah kebijakan publik saat ini sudah memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Orientasi pembangunan yang hanya fokus pada aspek permukaan dikhawatirkan membuat nasib warga kecil semakin terpinggirkan dari arus kemajuan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk perlawanan intelektual terhadap tumpulnya sensitivitas sosial dalam kebijakan daerah,” ujar M. Riski Fadila, sebagaimana dilansir dari idpost.id, Jumat (24/4/2026).

M. Riski Fadila berpendapat bahwa suara-suara dari bawah seringkali tenggelam oleh kepentingan segelintir kelompok yang memiliki akses pada kekuasaan.

Partisipasi jemaat intelektual ini menuntut transparansi agar setiap proyek fisik tidak mengorbankan aspek sosial dan kelestarian hidup warga lokal.

Kekhawatiran muncul saat kebijakan daerah lebih banyak mengakomodasi kebutuhan kaum pemodal dibandingkan memperkuat ketahanan ekonomi penduduk asli.

Aktivis mahasiswa mengingatkan bahwa kemegahan infrastruktur tidak akan berarti jika daya beli masyarakat lokal masih berada di bawah garis stabil.

Melalui diskusi terbuka ini, diharapkan muncul kesadaran bagi para pengambil kebijakan untuk kembali ke jalur pembangunan yang inklusif dan merata.

Setiap langkah perubahan yang diambil otoritas terkait harus diletakkan pada dasar kepentingan publik yang paling mendesak di Blitar Raya.

Upaya mengawal kebijakan ini akan terus berlanjut guna memastikan dampak nyata pembangunan bisa dinikmati langsung oleh warga di tingkat akar rumput.