Mendagri Optimistis Bedah Rumah Dorong Pembangunan Wilayah Perbatasan

Mendagri Optimistis Bedah Rumah Dorong Pembangunan Wilayah Perbatasan
Tito Karnavian menyampaikan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH).

JAKARTA – Mendagri meyakini program bedah rumah di wilayah perbatasan akan menjadi pemicu bagi kementerian lain untuk berakselerasi membangun infrastruktur di daerah 3T.

Visi besar pemerintah adalah menjadikan hunian layak sebagai motor penggerak utama bagi munculnya fasilitas publik lain seperti pasar hingga dermaga.

"Bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan. Entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan," kata Tito, sebagaimana dilansir dari antara.com, Kamis (23/4/2026).

Tito Karnavian berpendapat bahwa keadilan pembangunan harus dirasakan secara nyata oleh penduduk yang bermukim di garis depan negara.

Rasa bangga sebagai warga negara Indonesia diharapkan tumbuh seiring dengan hadirnya hunian yang lebih manusiawi dan modern.

"Ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan. Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja," kata Maruarar, sebagaimana dilansir dari antara.com, Kamis (23/4/2026).

Maruarar Sirait melihat adanya kaitan erat antara renovasi fisik rumah dengan bangkitnya sektor perdagangan skala mikro di sekitarnya.

Penyerapan tenaga kerja lokal dalam proyek ini menjadi salah satu prioritas utama agar dampak ekonomi terasa instan bagi masyarakat setempat.

"Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah," ujarnya, sebagaimana dilansir dari antara.com, Kamis (23/4/2026).

Alokasi dana tersebut mencerminkan keberpihakan anggaran yang sangat besar terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah menargetkan penyelesaian seluruh rangkaian peningkatan kualitas hunian ini sebelum penutupan tahun anggaran berjalan.

September 2026 menjadi batas waktu yang dipatok agar masyarakat di batas negara segera menikmati hasil dari kolaborasi strategis tersebut.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index