JAKARTA – Dinas PPAPP DKI berkomitmen tambah jumlah ruang publik terpadu ramah anak guna memperluas sarana hiburan dan pemberdayaan keluarga di seluruh wilayah Jakarta.
Langkah ini diambil demi memastikan ketersediaan area bermain yang aman sekaligus menjadi wadah interaksi sosial bagi warga di tengah padatnya pemukiman ibu kota.
"DKI Jakarta sudah punya 324 RPTRA, dan mudah-mudahan bisa bertambah terus karena kami ingin menghadirkan RPTRA lebih banyak, lebih dekat dengan masyarakat," kata Dwi Oktavia, sebagaimana dilansir dari antara.com, Jumat (24/4/2026).
Fasilitas publik yang telah menghiasi Jakarta selama 10 tahun terakhir ini terbukti efektif menjadi titik temu lintas generasi mulai dari balita hingga lansia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang keberadaan ruang terbuka tersebut sebagai instrumen vital dalam mendorong kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas lokal.
"RPTRA juga bisa menjadi ruang nyaman untuk anggota keluarga saling bercerita, terbuka dan berkomunikasi. Penyediaan ruang main keluarga yang aman, layak, dan inklusif di RPTRA juga penting sekali untuk bisa terus dikembangkan," ujar Dwi Oktavia, dikutip dari website antara.com.
Dwi Oktavia menyatakan bahwa optimalisasi teknologi di setiap lokasi sangat diperlukan agar warga bisa mengakses informasi penting dengan lebih cepat dan mudah.
Area hijau ini dirancang dengan fasilitas dalam maupun luar ruangan yang berfungsi sebagai pusat aktivitas masyarakat dalam mendukung predikat Jakarta sebagai Kota Layak Anak.
Keberadaan laboratorium Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di lokasi tersebut turut menjadi motor penggerak bagi pelaksanaan program pokok organisasi terkait secara aplikatif.
Saat ini distribusi fasilitas tersebut telah menyentuh 44 kecamatan dan 173 kelurahan dengan pencapaian yang melampaui target awal sebanyak 267 titik.
Secara teknis pembangunan infrastruktur ini mengandalkan kolaborasi finansial di mana 253 lokasi dibiayai negara sedangkan 71 lainnya berasal dari kontribusi dunia usaha.
Pemutakhiran sarana secara berkala diharapkan mampu mempertahankan kualitas layanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan ekonomi masyarakat di Jakarta.
