JAKARTA – Kendaraan listrik tak lagi otomatis bebas pajak setelah berakhirnya masa insentif fiskal penuh, kini besaran tarif bergantung pada kebijakan masing-masing pemda.
Lanskap kepemilikan kendaraan ramah lingkungan di tanah air kini memasuki babak baru yang cukup menantang bagi para calon pembeli maupun produsen. Jika sebelumnya kebebasan pajak menjadi magnet utama untuk beralih dari bahan bakar fosil, kini keputusan mengenai keringanan tersebut berada di tangan kepala daerah masing-masing.
Perubahan ini mencerminkan berakhirnya periode "surga pajak" yang selama ini dinikmati oleh pengguna mobil dan motor berbasis baterai di berbagai wilayah Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan upaya penataan kembali pendapatan asli daerah agar lebih seimbang dalam mendukung pembiayaan fasilitas publik serta pemeliharaan infrastruktur transportasi.
"Pengenaan pajak untuk kendaraan listrik ke depan tidak lagi secara otomatis dibebaskan sepenuhnya seperti sebelumnya," Ujar Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan pada Kamis, 23 April 2026.
Regulasi yang lebih fleksibel ini memungkinkan setiap provinsi untuk merumuskan tarif yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi dan target lingkungan di wilayahnya. Artinya, tingkat insentif yang diterima oleh warga di satu kota mungkin akan berbeda signifikan dengan warga di kota lain tergantung pada regulasi turunan yang diterbitkan.
Kendati keistimewaan otomatis tersebut dicabut, pemerintah tetap memberikan ruang bagi gubernur untuk memberikan keringanan fiskal secara selektif jika dianggap perlu. Langkah ini bertujuan agar transisi menuju energi bersih tetap berjalan namun tetap memberikan kontribusi finansial yang adil bagi kas daerah di seluruh pelosok negeri.
"Penetapan besaran pajak kini diserahkan kepada kewenangan masing-masing pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang berlaku," Ujar Hendriwan.
Para pelaku industri otomotif kini tengah mencermati dampak kebijakan ini terhadap angka penjualan unit kendaraan listrik di sisa tahun berjalan. Sinkronisasi antara keinginan pusat untuk menekan emisi karbon dan kebutuhan daerah untuk menjaga stabilitas fiskal menjadi kunci utama dalam penerapan aturan baru yang dinamis ini.
Warga diharapkan untuk lebih teliti memeriksa aturan perpajakan di domisili masing-masing sebelum memutuskan untuk meminang kendaraan bertenaga baterai tersebut. Ketergantungan pada kebijakan lokal membuat strategi pemasaran dan kepemilikan kendaraan listrik menjadi lebih kompleks sekaligus memerlukan transparansi informasi yang lebih baik.
"Intinya kewenangan pemberian insentif atau keringanan pajak kendaraan listrik kini menjadi diskresi kepala daerah masing-masing," Ujar Hendriwan.
