JAKARTA – Pembangunan pusat pemerintahan PBD tuntas 100 persen melalui tangan Kementerian PU guna menggenjot kualitas birokrasi di provinsi termuda Indonesia tersebut.
Lanskap Kota Sorong kini semakin lengkap dengan kehadiran kompleks perkantoran yang akan menjadi urat nadi administrasi Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh tahapan konstruksi fisik gedung negara di wilayah otonom baru ini telah melewati garis finis tanpa menyisakan tunggakan pekerjaan bagi para kontraktor di lapangan.
Pemerintah pusat menempatkan penyediaan fasilitas ini sebagai prioritas utama agar aparatur sipil negara di sana tidak lagi terkendala oleh keterbatasan ruang kerja. Keberadaan gedung utama yang kokoh tersebut dirancang untuk mempermudah koordinasi antarinstansi dalam satu kawasan yang terintegrasi secara efisien.
"Kami telah menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya dengan progres mencapai 100 persen," Ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Diana Kusumastuti pada Kamis, 23 April 2026.
Secara teknis, proyek ini tidak hanya menitikberatkan pada kemegahan struktur luar, namun juga memperhitungkan aspek aksesibilitas bagi masyarakat luas yang membutuhkan layanan. Setiap detail bangunan mencerminkan semangat transformasi daerah yang ingin bergerak lebih cepat dalam mengejar ketertinggalan pembangunan dari wilayah lainnya.
Keberhasilan memenuhi target waktu ini memberikan sinyal positif bagi percepatan ekonomi lokal yang dipicu oleh aktivitas perkantoran yang masif nantinya. Kementerian terkait kini tinggal memastikan dokumen administrasi lengkap sebelum kunci gedung berpindah tangan ke pihak otoritas provinsi yang bersangkutan.
"Pembangunan ini meliputi gedung kantor gubernur serta infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan akses dan lanskap," Ujar Diana Kusumastuti.
Sinergi antara pekerja di lapangan dengan tim pengawas teknis menjadi faktor penentu mengapa proyek ini dapat rampung tanpa hambatan berarti di tengah tantangan geografis. Penataan area terbuka hijau di sekitar gedung juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang asri dan tidak kaku bagi para abdi negara.
Masyarakat setempat diharapkan dapat ikut menjaga aset berharga ini sebagai identitas baru kebanggaan masyarakat di tanah Papua Barat Daya. Kedepannya, kompleks ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru yang akan menghidupkan kawasan sekitar dengan berbagai kegiatan positif bagi kesejahteraan rakyat.
"Selanjutnya akan segera dilakukan proses serah terima kepada pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera digunakan," Ujar Diana Kusumastuti.
