JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menjembatani masalah krisis fiskal yang melanda Provinsi Riau demi memastikan kelanjutan proyek strategis bagi masyarakat luas.
Langkah ini diambil setelah adanya aspirasi mengenai keterbatasan anggaran daerah yang menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta program kesejahteraan rakyat yang telah direncanakan sebelumnya.
Anggota DPR RI asal Riau, Achmad, menegaskan bahwa pusat harus memberikan perhatian lebih terhadap daerah yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara namun mengalami kendala keuangan.
Advokasi Anggaran di Tingkat Pemerintah Pusat
Dalam pernyataannya pada Senin 13 April 2026, Achmad menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna mencari jalan keluar yang konkret.
Menurutnya, krisis fiskal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah Riau.
DPR RI berjanji akan mengawal usulan penambahan dana bagi hasil atau skema bantuan keuangan lainnya agar pemulihan ekonomi di tingkat daerah dapat berjalan lebih cepat.
Pentingnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
Kondisi infrastruktur di Riau memerlukan perhatian khusus, terutama jalan lintas dan fasilitas umum yang menjadi urat nadi perekonomian warga yang selama ini cukup terhambat.
Achmad menekankan bahwa tanpa dukungan fiskal yang kuat, target pembangunan daerah akan sulit tercapai sehingga sinergi antara pusat dan daerah menjadi harga mati yang mutlak.
Pemerintah daerah diharapkan segera menyusun skala prioritas pembangunan yang paling mendesak agar alokasi anggaran yang nantinya diperjuangkan dapat terserap secara maksimal dan tepat sasaran.
Penyelesaian Masalah Dana Bagi Hasil
Salah satu fokus utama dalam penjembatanan ini adalah evaluasi sistem pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dirasa belum sepenuhnya berpihak pada keadilan bagi daerah penghasil.
Riau sebagai salah satu provinsi dengan sumber daya alam melimpah seharusnya memiliki ruang fiskal yang cukup longgar untuk membiayai operasional dan pembangunan daerahnya sendiri secara mandiri.
Oleh karena itu, peninjauan kembali regulasi mengenai distribusi keuangan pusat dan daerah menjadi agenda penting yang akan dibawa ke meja diskusi di tingkat legislatif nasional.
Komitmen Pengawasan Penggunaan Anggaran Publik
Selain memperjuangkan ketersediaan dana, DPR RI juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang nantinya tersedia bagi pembangunan masyarakat.
Pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diperjuangkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk pemborosan birokrasi yang tidak perlu.
Diharapkan dengan adanya keterlibatan aktif DPR RI, krisis fiskal di Riau dapat segera teratasi sehingga roda pembangunan dapat kembali berputar dengan kencang demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
