JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga kembali memacu berbagai proyek pembangunan fisik di sejumlah titik strategis guna memastikan target penyelesaian infrastruktur daerah tercapai tepat waktu.

Langkah ini diambil untuk mengompensasi perlambatan pekerjaan yang sempat terjadi selama masa libur panjang agar kualitas pelayanan publik tidak terganggu oleh penundaan jadwal proyek di lapangan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, Idi Sutanto, menyatakan bahwa seluruh tim teknis telah diinstruksikan untuk kembali bekerja secara maksimal di berbagai lokasi pembangunan utama.

DPRD Ingatkan Konsistensi Percepatan Pembangunan

Dalam pernyataannya pada Senin 13 April 2026, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mengingatkan agar proses percepatan ini dilakukan secara konsisten sejak awal kuartal kedua tahun ini.

Dewan menekankan pentingnya eksekusi program yang cepat agar serapan anggaran daerah tidak menumpuk di penghujung tahun, yang sering kali berujung pada penurunan kualitas hasil pekerjaan fisik di wilayah.

Dampak kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak dan saluran air yang tersumbat, sehingga mobilitas warga lokal kembali berjalan dengan lancar dan aman.

Fokus Perbaikan Jalan dan Normalisasi Saluran

Pemerintah daerah saat ini memprioritaskan perbaikan sejumlah ruas jalan arteri yang mengalami kerusakan cukup parah serta melanjutkan normalisasi saluran air untuk mengantisipasi potensi genangan saat hujan.

Selain infrastruktur jalan, penataan pedestrian dan pembangunan ruang terbuka hijau seperti taman kota juga menjadi bagian dari agenda yang kembali digarap secara bertahap oleh perangkat daerah terkait.

Ketepatan waktu dalam pengerjaan proyek-proyek ini dinilai sangat krusial bagi kenyamanan warga Kota Bekasi yang setiap harinya bergantung pada kelayakan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka.

Sinkronisasi Program Infrastruktur dengan Anggaran

DPRD meminta pihak eksekutif untuk segera merealisasikan rencana kerja 2026 yang telah disahkan agar setiap alokasi dana dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di daerah.

Keterlambatan pelaksanaan dinilai akan berdampak buruk pada rapor kinerja perangkat daerah, sehingga koordinasi antar instansi harus diperkuat demi menghindari hambatan teknis yang tidak perlu di masa mendatang.

Seluruh elemen pemerintah diharapkan memiliki semangat yang sama dalam mengejar ketertinggalan proyek fisik, mengingat tuntutan publik akan infrastruktur yang memadai semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan kota.

Komitmen Pelayanan dan Akuntabilitas Publik

DPRD Kota Bekasi akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan bahwa percepatan pembangunan ini tidak mengabaikan standar keselamatan dan kualitas material yang digunakan oleh kontraktor.

Pemerintah diharapkan lebih responsif terhadap laporan warga mengenai kendala infrastruktur di lingkungan masing-masing agar perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran tanpa harus menunggu waktu lama.

Sinergi antara pengawasan legislatif dan eksekusi eksekutif diyakini menjadi kunci utama dalam mewujudkan wajah Kota Bekasi yang lebih tertata rapi, modern, dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di sana.