PADANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan proyek pengerukan pada Muara Batang Kuranji yang berada di Kota Padang, Sumatra Barat.
Tuntasnya aktivitas pengerukan sepanjang kurang lebih 550 meter ini membuat aliran sungai menuju laut menjadi lebih lancar, sehingga diperkirakan mampu mengurangi risiko luapan air saat intensitas hujan tinggi maupun fenomena arus balik ketika air laut pasang.
Pengerjaan yang dilakukan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) V Padang ini merupakan bagian dari program mitigasi bencana banjir serta upaya pemulihan fungsi sungai setelah bencana.
Selain mempermudah aliran air menuju laut, proyek ini juga bertujuan untuk menjaga fungsi operasional pintu air agar saluran irigasi persawahan warga tetap beroperasi optimal, serta meminimalkan risiko kenaikan arus air saat laut pasang.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pengelolaan sungai pascabencana harus dimulai dari area muara, supaya aliran air dari hulu ke hilir tidak terhambat.
"Perbaikan jalan tentu akan sia-sia jika drainase tersumbat dan muara mengalami pendangkalan yang memicu banjir rob atau genangan saat hujan. Kalau muaranya terbuka lebar dan air mengalir deras, sedimen akan terbuang ke laut sehingga kapasitas aliran tetap terjaga," ujar Dody, dikutip Senin (6/7/2026).
Pengerukan Muara Batang Kuranji ini dilakukan melalui sistem swakelola dengan menggunakan anggaran operasional dan pemeliharaan tahun 2026 senilai Rp 2,7 miliar.
Kementerian PU mencatat hingga Juni 2026, terdapat 38 titik muara di Sumatra yang terdampak bencana alam.
Dari jumlah tersebut, tujuh lokasi muara telah selesai diperbaiki, sementara empat muara lainnya masih dalam tahap restorasi dengan target rampung pada Oktober 2027.
Untuk mempercepat pemulihan kawasan terdampak, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kuala.
Satuan kerja ini bertugas mempercepat pemulihan fungsi muara dan mendukung mitigasi pascabencana, khususnya di wilayah Sumatra.
Dengan selesainya pengerukan Muara Batang Kuranji, kapasitas volume air sungai meningkat sehingga air dapat mengalir lebih lancar menuju laut.
Kementerian PU berharap kebijakan ini memperkuat ketahanan terhadap banjir, menjaga infrastruktur sumber daya air, dan memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat di Kota Padang dari risiko banjir.