JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sedang menjajaki rencana perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) sebagai upaya strategis guna menggenjot jumlah pelancong mancanegara sekaligus memperkuat daya saing pariwisata tanah air.
Merujuk pada laporan Antara Sabtu (27/6/26), kebijakan tersebut dianggap sebagai instrumen krusial dalam mendorong kemajuan pariwisata nasional di tengah sengitnya persaingan dengan negara-negara Asia Tenggara lain yang juga giat mempermudah aturan masuk bagi turis asing.
Kementerian Pariwisata menilai kemudahan akses masuk merupakan faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan internasional, sehingga perluasan bebas visa dianggap sebagai “kunci pembuka” untuk meningkatkan arus kunjungan ke Indonesia.
Kementerian mendukung dorongan ini dengan data historis, menunjuk pada pengalaman luas Indonesia pada tahun 2016 ketika memberikan fasilitas bebas visa kepada 169 negara.
Sebuah studi gabungan oleh World Travel & Tourism Council (WTTC) dan Oxford Economics mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut berkontribusi pada lonjakan permintaan wisatawan asing sebesar 24 persen dan mendukung penciptaan sekitar 400.000 lapangan kerja.
"Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi perjalanan memiliki korelasi yang kuat dengan pertumbuhan kedatangan wisatawan," kata Kementerian Pariwisata.
Berdasarkan perhitungan dalam laporan tersebut, optimalisasi kebijakan BVK diprediksi mampu mendorong peningkatan permintaan wisata hingga 32,4 persen.
Angka ini memperlihatkan potensi besar kebijakan kemudahan perjalanan dalam mendongkrak sektor pariwisata nasional.
Rencana perluasan bebas visa ini juga merupakan bagian dari strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di tingkat regional.
Negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura diketahui telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan visa yang lebih longgar untuk menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara.
Dalam konteks ini, Indonesia dipandang perlu menyesuaikan kebijakan agar tetap kompetitif sebagai destinasi wisata unggulan, terutama untuk sektor wisata alam, budaya, dan bahari yang menjadi daya tarik utama.
Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa kebijakan perjalanan yang lebih fleksibel tidak hanya akan meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga membantu memperkuat posisi Indonesia di pasar pariwisata global.
Selain meningkatkan jumlah wisatawan, perluasan BVK juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Sektor seperti perhotelan, transportasi, restoran, hingga UMKM lokal diperkirakan akan ikut terdorong oleh peningkatan arus wisatawan.
Pariwisata selama ini menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi devisa negara maupun penciptaan lapangan kerja.
Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, efek berantai terhadap ekonomi daerah juga diperkirakan akan semakin besar, terutama di destinasi wisata utama seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Danau Toba.
Meski rencana ini menunjukkan potensi positif, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan perluasan bebas visa masih dalam tahap kajian lintas kementerian.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk aspek keamanan, hubungan diplomatik, serta dampak ekonomi jangka panjang.
Pemerintah juga masih meninjau negara-negara mana saja yang akan masuk dalam daftar perluasan BVK.
Fokus utama diarahkan pada negara dengan potensi wisata tinggi dan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.