KENDARI - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengajak seluruh kepala daerah di Pulau Sulawesi untuk mempererat kerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam mencapai pemerataan ekonomi.
Arahan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi yang dihadiri beberapa menteri di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada Sabtu (30/5).
Tito menekankan bahwa sinergi antarunsur pimpinan di daerah adalah kunci dalam mengeksekusi program pembangunan nasional maupun daerah.
Menurut Tito, kekompakan pimpinan daerah membuat berbagai persoalan, mulai dari masalah keamanan hingga implementasi kebijakan pusat, dapat diselesaikan dengan lebih efektif.
Ia percaya bahwa stabilitas di Sulawesi sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional karena posisinya sebagai penghubung wilayah barat dan timur Indonesia.
Tito juga mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak mungkin terwujud jika kondisi wilayah tidak kondusif.
Menjaga keamanan adalah investasi jangka panjang yang harus dirawat secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.
Ia mengibaratkan keamanan layaknya kesehatan yang baru terasa sangat mahal harganya ketika sudah hilang.
Pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di beberapa titik di Sulawesi harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang kembali di masa depan.
Untuk memperkuat hubungan antaranggota Forkopimda, Mendagri menyarankan agar para kepala daerah rutin menggelar pertemuan informal.
Komunikasi yang cair di luar agenda formal dianggap efektif dalam mendeteksi dan menyelesaikan potensi hambatan di lapangan.
Selain koordinasi struktural, Tito juga menginstruksikan pengoptimalan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) demi menjaga harmoni masyarakat.
FKUB dinilai memiliki peran strategis dalam meredam potensi gesekan berbasis agama agar tidak meluas menjadi konflik besar.
Dukungan strategis yang diperlukan untuk memperkuat stabilitas daerah meliputi: alokasi anggaran yang memadai dari Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional komunikasi FKUB; aktivasi kembali Tim Penanganan Konflik Sosial di tingkat kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi; pelaksanaan pola komunikasi informal rutin antar pimpinan instansi dalam Forkopimda; serta peningkatan deteksi dini terhadap riak-riak sosial yang muncul di tengah masyarakat akar rumput.
Langkah-langkah di atas diharapkan mampu memperkuat ketahanan sosial di daerah.
Dengan dukungan anggaran dan koordinasi yang baik, instrumen deteksi dini dapat berfungsi maksimal dalam mencegah gangguan keamanan.
Tito menegaskan bahwa sebuah kerusuhan tidak pernah terjadi secara instan, melainkan selalu melalui sebuah proses eskalasi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus sigap menghentikan proses tersebut sebelum mencapai titik pecah yang merugikan publik.
Kegiatan pengarahan ini turut dihadiri oleh Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Enam gubernur serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi hadir untuk menyamakan visi dalam kebijakan pembangunan ini.
Pihak-pihak yang terlibat memiliki peran penting, seperti Kepala Daerah sebagai pemimpin koordinasi dan penyedia anggaran, Forkopimda sebagai unsur pimpinan yang menjaga keamanan, FKUB sebagai mitigator konflik keagamaan, serta Tim Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen pemantau akar rumput.
Melalui kolaborasi antarinstansi ini, diharapkan pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan situasi politik dan keamanan yang stabil.