JAKARTA – DPRD Kaltara menekankan pentingnya kolaborasi program CSR perusahaan sebagai instrumen strategis untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berkelanjutan.
Langkah ini dianggap krusial mengingat tantangan geografis wilayah Kalimantan Utara yang mencakup banyak kawasan perbatasan negara.
"DPRD tentu menyambut baik inisiatif ini. Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu terus diperkuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran," ujar Achmad Djufrie, sebagaimana dilansir dari korankaltim.com, Senin (27/4/2026).
Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam mengejar ketertinggalan infrastruktur dan layanan sosial di pelosok.
Keterlibatan aktif sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan mampu menutup celah pendanaan yang tidak tercover oleh anggaran negara.
Achmad Djufrie berpendapat bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada seberapa baik program perusahaan selaras dengan visi pemerintah.
Hal ini bertujuan agar kontribusi yang diberikan pihak swasta tidak tumpang tindih dengan proyek-proyek yang sudah direncanakan daerah.
"Program CSR harus diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan utama daerah, sehingga kontribusinya benar-benar berdampak dan tidak berjalan parsial," tegas Achmad Djufrie, melansir dari korankaltim.com, Senin (27/4/2026).
Prioritas pembangunan di masa mendatang akan lebih banyak difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan dan perbaikan fasilitas publik.
Komitmen yang kuat dari pimpinan perusahaan menjadi modal utama agar rencana kerja sama ini tidak hanya berakhir sebagai dokumen seremonial semata.
Dewan legislatif berjanji akan terus mengawasi jalannya implementasi di lapangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Semangat kebersamaan antara pengusaha dan birokrasi diyakini akan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat bagi kemajuan Kalimantan Utara.
"Kami berharap ada kesinambungan komitmen, sehingga kolaborasi ini tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terimplementasi secara konkret di lapangan," tutur Achmad Djufrie, dikutip dari korankaltim.com, Senin (27/4/2026).
Penyelarasan data antara kebutuhan warga dan kemampuan perusahaan perlu dilakukan secara berkala melalui forum diskusi terpadu.
Dengan koordinasi yang matang, setiap rupiah yang dikeluarkan melalui dana CSR akan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat luas.