JAKARTA – Mendagri minta Pemda bebaskan pajak kendaraan listrik untuk mendorong minat masyarakat beralih ke transportasi ramah lingkungan dan mempercepat transisi energi.
Instruksi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang lebih kompetitif dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Diharapkan penurunan beban pajak daerah dapat menekan biaya kepemilikan operasional bagi para pengguna unit bertenaga baterai di berbagai wilayah.
"Mendagri minta Pemda bebaskan pajak kendaraan listrik agar implementasi kebijakan energi bersih ini tidak hanya terpusat di ibu kota saja," ujar Tito Karnavian, sebagaimana dilangsir dari metrotvnews.com, Senin (27/4/2026).
Penghapusan pungutan fiskal tersebut diproyeksikan bakal meningkatkan angka penjualan otomotif berbasis listrik yang sempat stagnan beberapa waktu lalu.
Tito Karnavian berpendapat bahwa kemandirian energi nasional sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam merumuskan regulasi yang pro-lingkungan.
Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan kepala daerah guna menyelaraskan peraturan daerah mengenai pajak kendaraan bermotor agar sinkron dengan visi nasional.
"Kebijakan ini merupakan insentif strategis untuk menarik minat konsumen sekaligus mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil," ujar Tito Karnavian, sebagaimana dilangsir dari metrotvnews.com, Senin (27/4/2026).
Beberapa provinsi sudah mulai melakukan kajian teknis terkait dampak penyesuaian ini terhadap target pendapatan asli daerah tahunan.
Pihak kementerian menegaskan bahwa efisiensi jangka panjang dari pengurangan polusi udara akan jauh lebih bernilai dibandingkan potensi kehilangan pendapatan sesaat.
Skema pemberian insentif ini juga diharapkan berlaku bagi angkutan umum listrik demi memperluas cakupan transportasi massal yang rendah emisi.
"Langkah Mendagri minta Pemda bebaskan pajak kendaraan listrik harus segera ditindaklanjuti melalui perubahan peraturan gubernur atau wali kota," ujar Tito Karnavian, sebagaimana dilangsir dari metrotvnews.com, Senin (27/4/2026).
Masyarakat menyambut positif rencana ini dan berharap infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya juga ikut diperbanyak.