JEPARA – Pemkab Jepara dan BPS luncurkan Desa Cantik untuk meningkatkan kualitas data statistik dari tingkat desa sebagai dasar utama pembangunan daerah yang presisi.
Pemerintah Kabupaten Jepara mulai mengalihkan fokus pada penguatan informasi dari level akar rumput untuk menyusun rencana kerja yang lebih efektif.
Program Desa Cinta Statistik ini diharapkan mampu mencetak sumber daya manusia di tingkat desa yang melek data ekonomi maupun sosial.
"Kehadiran Desa Cantik ini sangat penting agar kita memiliki basis data yang kuat dari tingkat bawah," ujar Edy Supriyanta, sebagaimana dilangsir dari jateng.pikiran-rakyat.com, Sabtu (25/4/2026).
Pj Bupati Jepara menekankan bahwa akurasi angka merupakan syarat mutlak agar intervensi program pemerintah tidak salah sasaran.
BPS berperan sebagai pendamping teknis untuk memastikan standarisasi pengumpulan informasi di lapangan sesuai dengan kaidah statistik nasional.
Edy Supriyanta berpendapat bahwa data yang berkualitas akan memudahkan pemerintah dalam memetakan potensi sekaligus kemiskinan di wilayah masing-masing.
Integrasi sistem informasi ini menjadi bagian dari agenda besar Satu Data Indonesia yang sedang dikebut di berbagai wilayah Jawa Tengah.
"Melalui Desa Cantik, kita ingin para perangkat desa mampu mengolah dan menyajikan data statistik secara mandiri serta akurat," katanya, dikutip dari jateng.pikiran-rakyat.com, Sabtu (25/4/2026).
Implementasi tahap awal akan menyasar sejumlah desa percontohan sebelum nantinya diterapkan secara menyeluruh di 16 kecamatan.
Peningkatan kapasitas literasi statistik bagi aparatur desa menjadi salah satu poin utama dalam kerja sama lintas lembaga ini.
Setiap kebijakan strategis yang diambil ke depan akan selalu merujuk pada angka-angka riil yang dihasilkan melalui platform digital desa.
Pemerintah daerah meyakini bahwa transparansi data akan mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan.
Validitas statistik kini menjadi instrumen vital untuk mengukur keberhasilan setiap program jaminan sosial di masyarakat.
Sinergi antara Pemkab Jepara dan BPS diharapkan mampu menekan potensi tumpang tindih anggaran akibat ketidaksesuaian informasi lapangan.
Langkah inovatif ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan akuntabel di Bumi Kartini.