KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu perkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri untuk memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan transparan dan sesuai aturan.
Pemerintah daerah memandang kolaborasi dengan aparat penegak hukum sebagai pilar utama dalam menciptakan iklim investasi dan pembangunan yang sehat.
“Sinergi ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya bersama dalam mendukung pembangunan yang berintegritas,” ujarnya di Ballroom Hotel Sutanraja, sebagaimana dilansir dari totabuan.co, Jumat (24/4/2026).
Langkah koordinasi ini sangat krusial dalam memberikan rasa aman bagi para pembuat kebijakan di lingkungan pemerintahan.
Weny Gaib berpendapat bahwa pendampingan hukum sejak dini dapat mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang berujung pada kerugian negara.
Pemerintah kota berharap kehadiran pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Negeri dapat memberikan warna baru dalam pengawasan program strategis.
Dukungan teknis dari sisi regulasi sangat dinanti agar setiap proyek infrastruktur maupun sosial bisa tuntas tepat waktu tanpa kendala hukum.
Apresiasi tinggi diberikan kepada pejabat sebelumnya yang dinilai telah banyak membantu dalam memberikan masukan hukum yang konstruktif.
Proses transisi kepemimpinan di lembaga tersebut menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyelaraskan kembali visi pembangunan jangka menengah.
Fokus pada tata kelola yang bersih merupakan target yang ingin dicapai melalui penguatan kerja sama lintas instansi secara berkala.
Wali Kota menekankan bahwa keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap undang-undang adalah harga mati dalam setiap tahapan pembangunan.
Keberhasilan daerah dalam meraih berbagai penghargaan tata kelola juga tidak lepas dari peran aktif kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum.
Semangat kebersamaan yang terjalin selama ini diharapkan terus tumbuh kuat demi kemajuan masyarakat di tanah Totabuan.
Mekanisme konsultasi hukum akan terus dioptimalkan guna membedah potensi hambatan pada pelaksanaan anggaran tahun 2026 ini.
Integritas aparatur sipil negara menjadi perhatian serius seiring dengan makin ketatnya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat.