MEDAN – Gubernur Sumut Bobby Nasution menetapkan Kepulauan Nias sebagai prioritas dalam enam basis pembangunan pada Musrenbang RKPD 2027 untuk tekan kesenjangan wilayah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah merancang peta jalan strategis guna memastikan distribusi kesejahteraan tidak hanya berpusat di daratan utama saja.
“Ini solusi yang harus kita lakukan, salah satunya yang akan kami lakukan di tahun 2027, di antaranya di Kepulauan Nias,” kata Bobby sebagaimana dilangsir dari diskominfo sumut, Rabu (22/4/2026).
Langkah konkret yang diambil mencakup pembagian wilayah Nias ke dalam tiga zona pengembangan utama yaitu sektor produksi, distribusi logistik, dan daya tarik wisata.
“Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang, (logistik) akan kita stok di satu titik," ujarnya sebagaimana dilangsir dari diskominfo sumut, Rabu (22/4/2026).
Kebijakan ini merupakan bagian dari fase ekspansi jangka panjang yang telah dirintis sejak tahun 2025 demi dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Bobby Nasution menjelaskan bahwa mulai tahun ajaran 2026, iuran komite sekolah resmi dihapus di wilayah kepulauan dan area yang sempat dilanda bencana alam.
“Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias, seluruh SMA, SMK, SLB itu tidak ada lagi iuran apapun, termasuk di sekolah kita ini biasanya ada komite komite, ada komite komite yang mungkin secara nominalnya tidak ditetapkan sama setiap sekolah, ini juga kami larang, awalnya hanya di Kepulauan Nias, tapi karena ada bencana di akhir tahun 2025 kami perluas jadi kepulauan Nias dan daerah terdampak bencana,” kata Bobby sebagaimana dilangsir dari diskominfo sumut, Rabu (22/4/2026).
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian khusus melalui program beasiswa dokter spesialis yang mewajibkan pengabdian di fasilitas kesehatan Nias.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara sebenarnya sudah melampaui standar rata-rata tanah air.
"IPM menunjukkan kualitas masyarakat di Sumut, pendidikan, kesehatan dan lain lain, IPM Sumut ini tinggi 76,47, lebih tinggi daripada angka IPM nasional, 75,90, artinya kualitas SDM Sumut relatif bagus dibanding nasional,” kata Tito sebagaimana dilangsir dari diskominfo sumut, Rabu (22/4/2026).
Meskipun kualitas manusia tergolong tinggi, Tito mengingatkan pentingnya aspek pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan sosial yang tajam antar daerah.
Pembangunan tahun 2027 nantinya akan diperkuat dengan skema pertumbuhan yang berkualitas serta peningkatan investasi di berbagai sektor industri daerah.