JAKARTA – Program perbaikan 15.000 Rumah Tak Layak Huni di kawasan perbatasan segera bergulir melalui skema BSPS demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat terluar.
Keseriusan ini ditunjukkan dengan menggandeng berbagai instansi terkait guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.
"Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ara dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (24/4/2026) sebagaimana dilansir dari kontan.co.id.
Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sinergi dengan lembaga pencatat data menjadi kunci utama agar program ini berjalan efektif.
"Kolaborasi dengan BNPP dan BPS sangat penting. BNPP memastikan fokus wilayah perbatasan, sementara BPS mendukung akurasi data agar program tepat sasaran,” kata Ara yang dikutip dari kontan.co.id.
Aksi nyata di lapangan diproyeksikan akan mulai terlihat setidaknya dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan ke depan.
Mendagri Tito Karnavian yang juga memimpin BNPP melihat program ini sebagai langkah konkret dalam menyentuh langsung kebutuhan primer warga di pelosok.
“Ini merupakan salah satu program yang secara nyata menyasar langsung masyarakat di kawasan perbatasan. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat,” kata Tito sebagaimana dilansir dari kontan.co.id.
Amalia Adininggar Widyasanti dari BPS turut memberikan komitmennya untuk menyediakan data yang terintegrasi demi kelancaran agenda besar tersebut.
Jangkauan wilayah perbaikan mencakup 17 provinsi yang bersentuhan langsung dengan batas wilayah laut maupun darat negara tetangga.
Target pembangunan ini diharapkan mampu mengubah wajah wilayah pinggiran Indonesia menjadi lebih berdaya saing dan maju.