JAKARTA – Dirjen Bina Adwil Safrizal ingatkan strategi matang kunci pembangunan Aceh guna menghadapi tantangan ekonomi global dan menekan angka inflasi daerah.
Perumusan langkah yang presisi menjadi fondasi vital agar rencana pembangunan Tanah Rencong tidak sekadar menjadi dokumen formal di atas meja.
"Know yourself, know your enemy. A thousand battles, a thousand victories. Kutipan ini digunakan untuk mengingatkan pentingnya strategi matang dalam memenangkan pembangunan di Aceh," ujar Safrizal, sebagaimana dilansir dari antara.com, Jumat (24/4/2026).
Safrizal Zakaria Ali mengidentifikasi bahwa hambatan terbesar bagi ekonomi lokal saat ini bersumber dari tekanan inflasi yang cukup signifikan.
Laju kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh dinamika politik internasional yang memicu guncangan pada sektor energi dan pangan nasional.
"Musuh utama Aceh saat ini adalah inflasi yang mencapai 5,31 persen per Maret 2026. Kondisi ini dipicu gejolak geopolitik global yang berdampak langsung pada kenaikan harga energi dan daya beli masyarakat di daerah," kata Safrizal, melansir dari antara.com.
Merespons hal tersebut, strategi ketersediaan stok serta kelancaran jalur distribusi logistik ditawarkan sebagai solusi untuk menjaga daya beli warga.
Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi di mana 64,16 persen penduduk berada pada rentang usia produktif.
Angka Indeks Pembangunan Manusia yang menyentuh level 76,23 merupakan modal intelektual yang kuat untuk menggerakkan hilirisasi industri di daerah.
Penurunan prevalensi stunting kini ditransformasikan menjadi tolok ukur utama dalam penilaian kinerja setiap kepala daerah di Aceh.
Efisiensi keuangan juga harus ditingkatkan melalui sistem pajak digital agar daerah mampu berdiri tegak tanpa bergantung penuh pada kucuran dana pusat.
Belanja anggaran perlu dipacu sejak awal kalender tahunan demi memberikan stimulus nyata bagi perputaran ekonomi di tingkat bawah.
Sektor infrastruktur diarahkan pada pembangunan yang memiliki ketahanan terhadap risiko bencana alam demi melindungi aset publik jangka panjang.
Penyelarasan program kerja daerah dengan visi strategis nasional dalam Asta Cita menjadi kewajiban guna menjamin sinergi pembangunan yang utuh.
Skema pendanaan alternatif perlu segera disiapkan sebagai antisipasi menghadapi fase perubahan besaran Dana Otonomi Khusus di masa mendatang.