JAKARTA – Mendagri menilai kualitas perencanaan RKPD Sumut telah menunjukkan progres signifikan dalam menyelaraskan program daerah dengan target pembangunan nasional.
Pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap cara daerah menyusun cetak biru pembangunan untuk beberapa tahun ke depan. Sumatera Utara kini berada dalam radar penilaian positif karena dianggap mampu menerjemahkan instruksi nasional ke dalam draf rencana kerja yang lebih aplikatif dan berorientasi pada hasil nyata.
Dokumen perencanaan yang disusun bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mengelola sumber daya daerah secara lebih efisien. Kepatuhan terhadap tenggat waktu serta kedalaman analisis masalah menjadi indikator utama yang membuat kualitas perencanaan di wilayah ini mendapat pengakuan dari otoritas pusat.
"Kita melihat kualitas perencanaan RKPD Sumut sudah sangat baik dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional," Ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Kamis, 23 April 2026.
Sinkronisasi antara keinginan masyarakat di tingkat bawah dengan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan yang berhasil dikelola dengan cukup apik. Penentuan skala prioritas pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dinilai sangat relevan dengan kebutuhan riil penduduk yang tersebar di 33 kabupaten dan kota.
Selain itu, transparansi dalam proses penyusunan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan turut memperkuat legitimasi dokumen tersebut di mata publik. Pemerintah pusat mendorong agar konsistensi antara apa yang direncanakan dengan apa yang dieksekusi di lapangan tetap terjaga hingga akhir periode anggaran.
"Penting untuk terus menjaga konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan agar target-target pembangunan dapat tercapai," Ujar Tito Karnavian.
Evaluasi ini juga mencakup aspek inovasi daerah dalam menggali potensi pendapatan tanpa harus membebani daya beli masyarakat secara berlebihan. Dengan adanya fondasi perencanaan yang kuat, risiko terjadinya tumpang tindih program antara instansi pusat dan daerah dapat diminimalisasi secara signifikan.
Langkah maju ini diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran birokrasi di Sumatera Utara untuk terus mempertahankan standar kinerja yang tinggi. Kualitas perencanaan yang mumpuni adalah janji awal bagi hadirnya pelayanan publik yang lebih prima dan bermartabat bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Saya berharap kualitas perencanaan RKPD Sumut ini terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," Ujar Tito Karnavian.