JAKARTA – Wabup Simeulue hadiri Muscab PKB serahkan usulan pembangunan daerah guna mempercepat perbaikan infrastruktur di wilayah kepulauan melalui jalur aspirasi politik.
Langkah jemput bola dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue guna memastikan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan. Kehadiran pimpinan daerah dalam forum konsolidasi partai politik ini bukan sekadar menghadiri undangan, melainkan membawa misi besar bagi masa depan infrastruktur di Banua.
Usulan yang diserahkan menjadi jembatan formal untuk menyuarakan keterbatasan fiskal daerah dalam menangani proyek-proyek strategis berskala besar. Diharapkan, melalui jalur aspirasi yang kuat, percepatan konektivitas antarkawasan di Simeulue dapat segera terealisasi demi memangkas kesenjangan ekonomi warga pesisir.
"Kehadiran kita hari ini adalah untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Simeulue terkait pembangunan infrastruktur dapat diperjuangkan secara maksimal," Ujar Wakil Bupati Simeulue Afridawati pada Kamis, 23 April 2026.
Materi usulan tersebut menitikberatkan pada perbaikan akses jalan lingkar pulau yang menjadi urat nadi distribusi hasil bumi dan logistik bagi warga lokal. Selain itu, optimalisasi fasilitas pelabuhan juga menjadi poin krusial mengingat status Simeulue sebagai daerah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut.
Pemerintah daerah meyakini bahwa sinergi lintas sektoral antara eksekutif dan jejaring legislatif merupakan kunci utama dalam menembus hambatan birokrasi anggaran pusat. Melalui dokumen yang telah disiapkan secara mendetail, kabupaten berharap ada penambahan alokasi dana untuk proyek-proyek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar publik.
"Kami telah menitipkan sejumlah usulan prioritas yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan demi kemajuan daerah," Ujar Afridawati.
Respons positif dari forum tersebut menjadi modal optimisme bagi jajaran pemerintah kabupaten untuk terus mengawal setiap tahapan pengajuan hingga ke tingkat kementerian. Pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa di pulau terdepan menjadi harga mati dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Aceh.
Transparansi dan ketepatan sasaran dalam setiap usulan yang diajukan menjadi prioritas utama agar kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah daerah tetap terjaga. Setiap langkah diplomasi yang diambil hari ini diproyeksikan akan memberikan dampak luas bagi kenyamanan mobilitas warga di masa mendatang.
"Dukungan politik sangat kita perlukan agar anggaran pembangunan dari pusat dapat lebih banyak dialokasikan ke Simeulue," Ujar Afridawati.