JAKARTA - Rentetan peristiwa kebakaran besar yang melanda kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (1/6/2026) malam, serta di Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (28/5/2026) malam, kini menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengutarakan bahwa insiden kebakaran yang terus berulang di area permukiman padat memperlihatkan masih tingginya tingkat kerentanan hunian warga terhadap ancaman kebakaran.
Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Pemprov DKI Jakarta, pemicu utama kebakaran di wilayah Ibu Kota sejauh ini masih didominasi oleh masalah korsleting listrik.
“Karena di Jakarta ini hampir rata-rata kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Itu berdasarkan survei kami hampir 95 persen,” kata Rano saat meninjau lokasi kebakaran di Kemayoran, Selasa (2/6/2026).
Oleh sebab itu, situasi pelik ini wajib memperoleh perhatian yang mendalam, khususnya pada zona permukiman padat yang posisi bangunannya saling berdempetan sehingga kobaran api bisa dengan amat cepat menjalar ke bangunan di sekitarnya.
“Pemprov DKI prihatin dengan kejadian ini, dan sekali lagi yang bisa kami lakukan adalah mengulangi, me-warning kepada masyarakat, yang harus pertama kali dijaga adalah listrik. Nah, jadi ini menjadi perhatian kami,” lanjut dia.
Musibah kebakaran yang terjadi di area Kebon Kosong, Kemayoran, tercatat menjadi salah satu peristiwa yang paling besar dalam kurun waktu terakhir.
Rano memaparkan bahwa amukan si jago merah tersebut sukses meratakan 304 bangunan dan memberikan dampak langsung bagi 354 kepala keluarga (KK).
“Terdiri dari 326 laki-laki, 353 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 6 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil,” ucap Rano.
Tingginya jumlah warga yang menjadi korban membuat jajaran pemerintah tidak melulu berfokus pada fase penanganan darurat saja, melainkan sudah mulai menggodok opsi solusi jangka panjang demi meminimalisasi risiko serupa di hari esok.
Sebagai bentuk tawaran solusi, Rano sempat menyodorkan opsi relokasi menuju rumah susun (rusun) bagi para warga yang kini kehilangan tempat tinggal mereka akibat kebakaran.
Menurut pandangan Rano, model hunian vertikal dapat menjadi sebuah alternatif tempat tinggal baru yang jauh lebih aman bila dibandingkan dengan area permukiman padat yang sangat rawan kebakaran.
Terlebih lagi, sebagian kawasan pemukiman yang ludes terbakar di Kemayoran tersebut berdiri di atas tanah milik Sekretariat Negara (Setneg), sehingga agenda penataan ulang wilayah menjadi poin penting yang patut dikaji ke depannya.
“Kami selalu berusaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa bukan berarti tidak layak, tapi mungkin kalau tinggal di rumah susun jauh lebih layak," kata Rano.
Kendati demikian, tawaran untuk pindah ke rusun tersebut tidak lantas disambut baik dan disetujui begitu saja oleh seluruh lapisan warga.
Mayoritas dari mereka bersikeras untuk tetap mendiami wilayah tersebut lantaran telah menetap selama puluhan tahun serta mempunyai keterikatan batin yang sangat kuat dengan tempat mereka dibesarkan.
“Tadi sambil lalu saya ngomong dengan beberapa warga, 'enggak mau coba di rumah susun?'. Aduh Bang, kami lahir di sini Bang, bahkan yang namanya ari-ari kami ditanam di sini," ujar Rano.
Bagi Rano, menetap di dalam rusun sebetulnya bisa menjadi sebuah alternatif tempat bernaung yang jauh lebih aman serta layak jika disandingkan dengan kondisi permukiman padat yang rentan tersulut api.
Sembari merumuskan cetak biru untuk jangka panjang, Pemprov DKI saat ini masih memfokuskan seluruh daya mereka untuk proses penanganan para korban kebakaran.
Rupa-rupa bantuan sosial terpantau telah digelontorkan, mulai dari penyediaan posko pengungsian, penyediaan fasilitas kesehatan, pendirian dapur umum, pasokan logistik, hingga pemberian pendampingan psikologis bagi anak-anak korban terdampak.
Aparat pemerintah setempat juga turun tangan membantu warga yang kehilangan berkas-berkas penting akibat amukan api.
Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta dilaporkan telah mulai memproses pencetakan ulang dokumen kependudukan berupa KTP serta Kartu Keluarga yang raib atau hangus terbakar.
Rano mengimbau warga untuk segera membuat laporan apabila dokumen-dokumen berharga milik mereka ikut ludes terbakar.
“Artinya segera melapor kalau memang belum ada yang menemukan, segera melapor kepada dinas terkait agar semua dokumen disiapkan,” ujar Rano.
Di luar urusan pemenuhan pangan dan papan, Pemprov DKI pun menjamin hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak korban kebakaran agar tidak terputus.
Rano menceritakan bahwa dirinya sempat menjalin kontak dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta lantaran peristiwa kebakaran ini bertepatan dengan momen banyak sekolah yang tengah menyelenggarakan ujian akhir semester.
"Anak-anak sekolah kan lagi ujian. Saya tadi pagi-pagi berangkat dari rumah jam 06.00 pagi karena saya nganterin cucu saya ujian. Karena itu saya telepon Kepala Dinas, 'Eh anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya?'" katanya.
Menurut keterangan dari Rano, pihak Dinas Pendidikan telah memformulasikan kebijakan khusus agar para pelajar yang menjadi korban kebakaran tetap dapat melaksanakan ujian susulan.
"'Enggak Pak, nanti bisa menyusul. Itu kebijakan. Insya Allah,'" ujar Rano menirukan jawaban Kepala Dinas Pendidikan.
Pemprov DKI memberikan garansi bahwa seluruh kebutuhan dasar dari warga terdampak kebakaran bakal terus disuplai secara maksimal sepanjang masa tanggap darurat berjalan.
Pada waktu yang bersamaan, pihak birokrasi juga tengah merancang langkah-langkah strategis jangka panjang guna menekan angka risiko kebakaran yang kerap terulang di zona permukiman padat Jakarta.
