JAKARTA - Rencana pemerintah menanggung penuh pajak pertambahan nilai tiket pesawat pada periode Lebaran 2026 menjadi angin segar bagi masyarakat.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pergerakan orang dan aktivitas ekonomi selama libur panjang. Di tengah kebutuhan mudik yang tinggi, harga tiket pesawat kerap menjadi beban utama masyarakat, terutama bagi keluarga yang harus bepergian lintas pulau.
Momentum Lebaran selalu identik dengan lonjakan mobilitas nasional. Jutaan orang berpindah dari kota ke daerah asal, menggerakkan sektor transportasi, pariwisata, konsumsi, hingga UMKM. Pemerintah melihat peluang ini sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, khususnya pada awal tahun. Oleh karena itu, insentif fiskal kembali disiapkan agar pergerakan masyarakat tidak tertahan oleh mahalnya biaya perjalanan udara.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah berencana menanggung penuh PPN tiket pesawat saat libur Idulfitri 2026. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kesinambungan momentum ekonomi yang sudah terbentuk sejak periode libur Natal dan Tahun Baru di akhir 2025. Pemerintah ingin memastikan roda ekonomi terus berputar sejak awal tahun.
Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah untuk Tiket Pesawat
Dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan porsi PPN ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk tiket pesawat. Jika pada periode sebelumnya hanya 6% dari total tarif PPN 11% yang ditanggung negara, maka pada Lebaran 2026 seluruh PPN akan ditanggung penuh oleh pemerintah.
Langkah ini diambil agar harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Dengan skema tersebut, penurunan harga tiket diharapkan bisa dirasakan secara langsung oleh calon penumpang. Airlangga menyebutkan bahwa potensi diskon riil yang diterima masyarakat berada di kisaran 17% hingga 18%, sebuah angka yang cukup signifikan untuk perjalanan udara.
"Diskon tiket real-nya nanti sekitar 17%-18% dengan PPN ditanggung pemerintah. Kalau yang lalu di Natal kan 6% yang ditanggung, tetapi kalau yang kali ini full," terangnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah serius menjadikan transportasi udara sebagai salah satu fokus stimulus ekonomi.
Harga Tiket Lebih Terjangkau Jelang Libur Panjang
Harga tiket pesawat kerap menjadi sorotan menjelang musim mudik Lebaran. Tingginya permintaan, keterbatasan armada, dan biaya operasional sering kali membuat tarif melonjak. Dengan PPN ditanggung pemerintah, beban harga diharapkan dapat ditekan tanpa mengganggu operasional maskapai.
Kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan akses transportasi yang lebih adil. Masyarakat yang bergantung pada moda transportasi udara, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, akan merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Tiket yang lebih murah membuka peluang mudik yang lebih luas dan merata.
Selain itu, penurunan harga tiket pesawat berpotensi menekan tekanan inflasi dari sektor transportasi. Selama ini, komponen angkutan udara kerap memberi kontribusi signifikan terhadap inflasi pada periode libur panjang. Dengan adanya PPN DTP penuh, pemerintah berharap dampak inflasi dapat diredam.
Regulasi PPN DTP dalam Tahap Finalisasi
Airlangga menegaskan bahwa kebijakan PPN DTP tiket pesawat akan diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan. Saat ini, regulasi tersebut masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Pemerintah ingin memastikan aspek teknis dan administratif berjalan lancar sebelum kebijakan diberlakukan.
"Regulasi nanti sedang menunggu PMK, harapannya Senin semua sudah selesai," tuturnya. Dengan adanya payung hukum yang jelas, implementasi PPN DTP diharapkan dapat berjalan tepat waktu menjelang arus mudik Lebaran. Kepastian regulasi juga penting bagi maskapai dan pelaku industri terkait untuk menyesuaikan sistem penjualan tiket.
Kebijakan ini melanjutkan pola stimulus fiskal yang sebelumnya sudah diterapkan pemerintah pada periode libur besar. Evaluasi dari kebijakan sebelumnya menjadi dasar perbaikan agar manfaatnya lebih optimal dan dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Mobilitas Tinggi sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Airlangga, tingginya mobilitas masyarakat saat Lebaran memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pergerakan orang mendorong aktivitas konsumsi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, akomodasi, kuliner, hingga ritel. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 tetap terjaga melalui stimulus ini.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai program stimulus yang digelontorkan pada akhir 2025 terbukti memberikan hasil positif. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 tercatat mencapai 5,39% secara tahunan. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu menopang kinerja ekonomi.
"Jadi program yang digelontorkan pemerintah itu membuahkan hasil di kuartal keempat. Nah, dengan hal tersebut maka pemerintah juga mendorong di kuartal pertama [2026]," terang mantan Menteri Perindustrian itu. Pemerintah berharap pola serupa dapat terulang pada awal 2026 dengan dukungan kebijakan PPN DTP tiket pesawat.
Harapan Dampak Luas bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Dengan tiket pesawat yang lebih terjangkau, pemerintah berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan Lebaran dengan lebih tenang. Selain memudahkan mudik, kebijakan ini juga membuka peluang wisata domestik yang lebih besar selama libur Idulfitri. Daerah tujuan wisata diperkirakan akan menikmati peningkatan kunjungan dan perputaran ekonomi.
Bagi dunia usaha, khususnya sektor transportasi dan pariwisata, insentif ini menjadi dorongan penting di tengah tantangan global yang masih berlanjut. Maskapai, hotel, dan pelaku UMKM di daerah tujuan mudik berpotensi mendapatkan manfaat dari meningkatnya arus perjalanan.
Secara keseluruhan, kebijakan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat Lebaran 2026 mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dengan mobilitas yang terjaga dan harga yang lebih ramah, Lebaran diharapkan bukan hanya menjadi momen silaturahmi, tetapi juga penggerak ekonomi nasional.
