JAKARTA - Upaya pemerintah untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji kembali menunjukkan hasil.
Menjelang pelaksanaan haji 2026, Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan adanya penurunan biaya pada salah satu komponen paling krusial dalam rangkaian puncak ibadah haji, yakni layanan masyair yang mencakup Arafah, Mina, dan Muzdalifah.
Penurunan ini dinilai signifikan karena layanan masyair merupakan bagian yang sangat menentukan kenyamanan jemaah, khususnya saat menjalani fase terpadat dan terberat dalam pelaksanaan haji.
Dengan biaya yang lebih rendah namun kualitas layanan yang meningkat, pemerintah berharap jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lebih aman, nyaman, dan manusiawi.
Biaya Armuzna Lebih Murah Dengan Kualitas Lebih Baik
Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf atau Gus Irfan, mengungkapkan bahwa biaya layanan Armuzna pada musim haji 2026 turun sebesar 200 Riyal per jemaah. Armuzna sendiri merupakan akronim dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang mencakup layanan tenda, konsumsi, serta transportasi selama puncak ibadah haji.
"Tentang tenda, tenda Insya Allah sudah selesai semuanya dan tahun ini layanan Armuzna kita ini lebih murah dari tahun lalu," kata Gus Irfan.
Ia menjelaskan, pada musim haji sebelumnya biaya layanan Armuzna berada di angka 2.300 Riyal per jemaah. Sementara untuk haji 2026, biaya tersebut berhasil ditekan menjadi 2.100 Riyal. Penurunan ini tidak diikuti dengan pengurangan fasilitas, justru terjadi peningkatan kualitas layanan yang diterima jemaah.
"Artinya ada selisih 200 Riyal itu pun kalau tahun lalu itu luas kasurnya itu 0,8 meter persegi, tahun ini kita mendapatkan 1 meter persegi. Jadi ada harga lebih murah tapi kualitasnya lebih baik," jelasnya.
Strategi Negosiasi Tanpa Biaya Tambahan
Gus Irfan memaparkan bahwa penurunan biaya tersebut tidak lepas dari strategi negosiasi yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Sejak awal, pemerintah menegaskan komitmen untuk transparansi dan menolak segala bentuk biaya tambahan di luar harga layanan.
"Karena kita mulai perundingan harga itu dengan kalimat bahwa kita minta harga ini harga bersih. Kami tidak minta cashback, kita tidak minta fee, kami tidak minta apa pun yang terkait itu dan alhamdulillah bisa turun langsung 200 Riyal," jelasnya.
Pendekatan tersebut dinilai efektif karena mampu menekan biaya tanpa mengorbankan kepentingan jemaah. Pemerintah juga memastikan bahwa seluruh proses negosiasi dilakukan secara profesional demi menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan haji.
Dengan sistem harga bersih, Kemenhaj berharap pengelolaan anggaran haji menjadi lebih efisien dan akuntabel, serta dapat dialokasikan untuk peningkatan layanan lainnya.
Penghematan Anggaran Capai Ratusan Miliar Rupiah
Penurunan biaya layanan Armuzna tersebut berdampak langsung pada penghematan anggaran negara dalam jumlah besar. Gus Irfan mengungkapkan bahwa dengan selisih 200 Riyal per jemaah, pemerintah dapat menghemat hingga Rp 180 miliar.
"Itu artinya kalau Riyal kita kalikan 200.000 jemaah, satu Riyal itu 4.200, ketemu Rp 180 miliar. Jadi dari Armuzna kita bisa men-save Rp 180 miliar," jelasnya.
Penghematan ini menjadi bukti bahwa efisiensi anggaran dapat dicapai melalui perencanaan yang matang dan negosiasi yang tepat. Dana yang dihemat tersebut dapat digunakan untuk mendukung aspek pelayanan lain, terutama yang berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan jemaah selama di Tanah Suci.
Langkah ini juga memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga agar biaya haji tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima jemaah Indonesia.
Fokus Layanan Ramah Lansia Dan Perempuan
Selain menekan biaya, Kementerian Haji dan Umrah juga menaruh perhatian besar pada kelompok jemaah prioritas. Pada pelaksanaan haji 2026, Kemenhaj mengalokasikan sekitar lima persen kuota khusus bagi jemaah lanjut usia.
"Kuota, kuota lansia kita memang lima persen jadi tiap daerah itu ada jatah kuotanya dan kita alokasikan 5 persen untuk lansia," kata Gus Irfan.
Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberikan akses ibadah yang lebih adil bagi kelompok rentan. Tidak hanya lansia, perhatian juga diberikan kepada jemaah disabilitas dan perempuan.
Menhaj menetapkan tagline penyelenggaraan haji 2026 sebagai Ramah Lansia, Ramah Disabilitas, dan Ramah Perempuan. Menurut Gus Irfan, tagline tersebut bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui kebijakan nyata di lapangan.
"Ramah perempuan ini bukan sekadar tagline. Kami perbanyak jumlah petugas perempuan, karena kita tahu jemaah kita lebih banyak yang perempuan," ucapnya.
Dengan penurunan biaya masyair, peningkatan kualitas layanan, serta fokus pada kelompok prioritas, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Upaya ini diharapkan mampu memberikan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk, aman, dan bermartabat bagi seluruh jemaah haji Indonesia.
