JAKARTA - Perkembangan investasi internasional Indonesia kembali mendapat sorotan setelah Bank Indonesia (BI) merilis data terbaru terkait Posisi Investasi Internasional (PII) pada triwulan III 2025.
Dalam laporan tersebut, BI menegaskan bahwa kewajiban neto Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya, sehingga memunculkan perhatian baru terhadap dinamika sektor eksternal negara.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa pada akhir triwulan III 2025, kewajiban neto tercatat mencapai 262,9 miliar dolar AS. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi pada akhir triwulan II 2025 yang berada di level 244,5 miliar dolar AS.
Menurut BI, kenaikan tersebut merupakan konsekuensi dari menguatnya posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN), yang tumbuh lebih cepat dibandingkan Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). Pergeseran ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan eksposur finansial Indonesia di pasar internasional.
AFLN Meningkat Didukung Valuasi Aset Global
Posisi aset luar negeri Indonesia juga mengalami kenaikan, meski dalam laju yang lebih moderat. BI mencatat, posisi AFLN pada akhir triwulan III 2025 berada di angka 541,1 miliar dolar AS, naik 0,7 persen secara kuartalan dari sebelumnya 537,3 miliar dolar AS pada triwulan II 2025.
Peningkatan AFLN ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan valuasi harga pasar di beberapa negara penempatan aset. Tren positif tersebut didorong oleh:
Menguatnya harga emas dunia
Kenaikan harga saham global
Peningkatan nilai aset pada sejumlah negara tujuan investasi
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa portofolio aset luar negeri Indonesia cukup responsif terhadap pergerakan pasar global yang sedang berada pada momentum penguatan.
BI menegaskan bahwa kenaikan AFLN tetap memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan eksternal Indonesia, meskipun peningkatannya belum mampu mengimbangi pertumbuhan KFLN di periode yang sama.
KFLN Melonjak, Didorong Investasi Langsung dan Portofolio
Di sisi lain, posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri mengalami pertumbuhan yang jauh lebih besar dibandingkan aset. Pada akhir triwulan III 2025, KFLN tercatat sebesar 803,9 miliar dolar AS, naik 2,8 persen dari 781,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan sebelumnya.
BI menjelaskan bahwa kenaikan tersebut didorong oleh dua faktor utama, yaitu:
Peningkatan investasi langsung, yang menunjukkan terjaganya minat investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Penguatan investasi portofolio, terutama akibat naiknya harga saham domestik.
“Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh kenaikan harga saham di Indonesia,” ujar Ramdan.
Arus modal masuk yang terjaga tersebut menjadi sinyal bahwa persepsi investor asing terhadap stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi Indonesia masih berada pada level positif, meskipun tantangan global tetap membayangi.
Struktur PII Masih Terkendali, BI Tetap Waspada
BI menegaskan bahwa perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2025 masih dinilai terkendali. Hal ini tercermin dari rasio PII terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap stabil di angka 18,3 persen. Rasio ini masuk dalam kategori aman dan menunjukkan bahwa beban kewajiban eksternal Indonesia masih berada dalam batas yang dapat dikelola.
Struktur kewajiban PII juga dinilai solid, karena 93,1 persen didominasi oleh instrumen berjangka panjang, khususnya investasi langsung. Dominasi instrumen jangka panjang mencerminkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan jika kewajiban didominasi dana jangka pendek yang rentan terhadap perubahan pasar global.
Meski demikian, BI tetap menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai dinamika eksternal yang berpotensi mempengaruhi posisi investasi Indonesia. Ketidakpastian global, perubahan kebijakan moneter negara maju, dan fluktuasi pasar keuangan internasional dinilai dapat memberikan dampak terhadap PII Indonesia.
“Ke depan, BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan,” ujar Ramdan.
Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait akan terus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan sektor eksternal.
BI juga memastikan akan memonitor risiko-risiko terkait peningkatan kewajiban neto PII, termasuk potensi tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional apabila kondisi global berubah secara tiba-tiba.
