BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang memacu percepatan proses pendirian holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sanggabuana yang diproyeksikan selesai pada tahun 2026 sekarang.
Wadah integrasi ini nantinya akan menyatukan puluhan BUMD di area Jawa Barat untuk mendongkrak kinerja sekaligus profit korporasi kepunyaan daerah itu.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memaparkan, jajaran Pemprov Jabar telah melangsungkan koordinasi serta konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait agenda besar ini.
"Pak Gubernur, meminta kami untuk mengakselerasi pembentukan holding BUMD Sanggabuana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2026).
Merujuk pada paparan Herman, sedikitnya ada 37 BUMD di lingkup Jawa Barat yang akan dimasukkan ke bawah naungan holding tersebut.
Kebijakan ini diterapkan supaya korporasi-korporasi daerah bisa berjalan dengan lebih efisien, meraup keuntungan yang lebih besar, serta membagikan maslahat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Paling tidak harapan kami ada 37 BUMD di Jawa Barat agar kinerjanya meningkat, pendapatannya, labanya meningkat, bisa mendorong perekonomian daerah, dan memberikan layanan terbaik," kata Herman.
Tak cuma membentuk holding, Pemprov Jabar juga menggalakkan langkah konsolidasi yang padu di antara tiap BUMD.
Korporasi daerah yang statusnya telah sehat dituntut agar bisa beroperasi lebih produktif, sedangkan yang terindikasi masih terbelit masalah internal bakal dibenahi melalui skema restrukturisasi.
"Bagi yang belum sehat, kita restrukturisasi agar cepat sehat," terang Herman.
Herman menambahkan lagi bahwa institusinya sudah meminta supervisi dari Kemendagri agar tiap tingkatan pembentukan holding berjalan sesuai koridor hukum dan bebas dari hambatan legalitas.
Di momen berbeda, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan dukungan penuh dari instansinya terhadap program strategis ini.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah saat ini wajib lebih inovatif dalam mencari alternatif sumber dana pembangunan, yang mana hal itu bisa dioptimalkan lewat pembenahan BUMD.
"Kalau BUMD-nya maju, mampu menghasilkan dividen, pelayanan baik kesejahteraan masyarakat cepat meningkat pembangunan berjalan, itu yang harus dilakukan. Nah dengan BUMD yang sehat ini maka akan banyak upaya yang bisa dikerjasamakan termasuk juga meningkatkan pendapatan asli daerah," ucap Agus.
Agus berpandangan bahwa perangkat pemerintah daerah tidak boleh lagi bersandar pada cara-cara konvensional untuk mengatrol pundi-pundi pendapatan daerah.
"Harus kreatif, dan bekerja lebih keras, jangan melakukan usaha yang itu-itu saja," katanya.