JAKARTA - Sejumlah pakar teknologi dan media sosial menggarisbawahi krusialnya komunikasi pemerintah yang fleksibel guna merespons kehadiran homeless media pada masa perkembangan teknologi yang masif saat ini.
Berdasarkan penjelasan Kementerian Komunikasi dan Digital, homeless media merupakan bentuk organisasi atau perusahaan yang menjalankan fungsi jurnalistik namun belum tercatat resmi sebagai perusahaan media.
Melalui rilis resmi di Jakarta, Jumat, Dewan Pembina Government Social Media Summit (GSMS) Karina Kusumawardani menyampaikan bahwa pihak pemerintah wajib merumuskan strategi matang guna mengawal pesan suatu isu yang hendak disalurkan ke masyarakat luas.
"Di tengah fragmentasi media yang semakin kompleks, menjaga konsistensi pesan dan identitas komunikasi menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” ujar Karina dalam GSMS 2026 bertajuk “Navigasi Komunikasi Pemerintah: Tetap Tepercaya di Tengah Era Fragmentasi Media” di Jakarta, Selasa (9/6).
Selain itu, Karina berpendapat bahwa lembaga pemerintah wajib mengombinasikan metode konvensional dan modern agar setiap program serta kebijakan bisa dimengerti sepenuhnya secara inklusif oleh berbagai generasi.
Pemerintah dituntut gesit dalam memadukan siaran pers, konten media sosial yang interaktif, hingga pertemuan langsung secara tatap muka.
Pembaruan cara berkomunikasi ini sangat penting demi memicu respons yang adaptif sekaligus meningkatkan partisipasi publik secara alami.
CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid Naradhipa mengulas fenomena kehadiran homeless media serta organisasi nonkonvensional yang saat ini secara masif merombak cara masyarakat dalam menyerap dan memercayai sebuah informasi.
“Entitas media nonkonvensional ini berkembang pesat karena berhasil mengisi kekosongan sudut pandang, khususnya bagi demografi muda yang cenderung lebih menyukai informasi yang terdesentralisasi dan ringkas dibanding format berita tradisional,” kata Aqsath.
Aqsath pun memaparkan bahwa perubahan tersebut menuntut lembaga pemerintah untuk menjalin interaksi secara lebih aktif.
Ia menganggap pembentukan pola kemitraan yang sehat serta taktis bersama ekosistem media modern kini menjadi faktor kunci supaya ruang diskusi publik kian kaya, bukan malah memperparah keterbelahan.
Pada kegiatan tersebut, dilaksanakan pula penyerahan apresiasi kepada 16 lembaga pemerintah yang memiliki kinerja pengelolaan media sosial paling baik.
Keseluruhan 16 penghargaan itu terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu "Most Engaging", "Best Use of Image", "Best Use of Video", dan "Best Account".
Pada tiap-tiap kategori diisi oleh empat kelompok, yang meliputi kementerian, lembaga, pemerintah tingkat provinsi, hingga perguruan tinggi negeri.
Penerima penghargaan kategori "Most Engaging" diraih oleh Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, DI Yogyakarta, serta Institut Teknologi Bandung.
Lalu penerima "Best Use of Image" didapatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia, DI Yogyakarta, dan Universitas Udayana.
Penghargaan kategori "Best Use of Video" diberikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, DI Yogyakarta, serta Universitas Negeri Semarang.
Sementara itu, peraih kategori "Best Account" diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DI Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada.