JAKARTA - Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menarik perhatian masyarakat luas.
Di tengah beragam persoalan seputar Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari peristiwa keracunan hidangan sampai perdebatan urusan pengelolaan dana, kasus hukum tersebut dianggap sebagai peringatan krusial untuk meninjau ulang manajemen program secara total.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof Dr Phil Gabriel Lele, SIP, MSi, berpendapat bahwa persoalan yang menimpa mantan atasan BGN ini tidak terjadi secara mendadak.
Menurut pandangannya, kendala ini merupakan penumpukan dari pelbagai kelemahan sistem manajemen yang sudah berlangsung semenjak program tersebut pertama kali digulirkan.
Gabriel berpandangan bahwa sejak awal MBG dibentuk lewat metode manajemen yang punya kecenderungan terpusat serta tertutup.
"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (9/6/2026).
Bagi Gabriel, skema kebijakan yang disusun oleh pihak pusat kemudian diimplementasikan secara seragam ke seluruh wilayah Indonesia punya risiko mengesampingkan disparitas situasi di tiap-tiap daerah.
Padahal, derajat kesiapan, kapabilitas, hingga keperluan masing-masing area tidak selalu setara.
Ia memandang bahwa keikutsertaan pemerintah daerah teramat krusial supaya jalannya program dapat lebih menyesuaikan dengan situasi nyata di lapangan.
"Kalau pola kebijakan seperti MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal. Tingkat kesiapan dan tingkat penerimaannya berbeda-beda," katanya.
Di samping hal tersebut, Gabriel turut menyoroti minimnya sistem monitoring serta akuntabilitas pada jalannya program MBG.
Mengingat dana yang dialokasikan terhitung sangat masif disertai jangkauan skala nasional, ia merasa perlu ada mekanisme kontrol yang kuat demi mengantisipasi penyelewengan sedini mungkin.
Ia menilai pengawasan yang dijalankan oleh badan seperti Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama ini punya kecenderungan bersifat pasif lantaran baru bergerak usai timbul kendala.
"Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir kalau bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai," jelasnya.
Gabriel pun melihat pengawasan dari masyarakat terhadap operasional MBG belum berjalan secara maksimal.
Berbagai input kritis mengenai mutu program, indikasi pemborosan dana, hingga problem keracunan hidangan dianggap belum memperoleh tanggapan yang selaras.
Mendorong Pembenahan Menyeluruh
Walau demikian, Gabriel memberikan apresiasi terhadap tindakan pemerintah yang menindaklanjuti secara hukum mantan petinggi BGN tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwasanya pemberian sanksi kepada perorangan saja tidak akan memadai apabila tidak dibarengi dengan perbaikan sistem secara menyeluruh.
"Kami mengapresiasi ada langkah untuk mencopot lalu menangkap Ketua BGN dan wakilnya. Harapannya tidak berhenti di situ, tetapi ini menjadi momentum untuk benar-benar membereskan masalah tata kelola yang luar biasa bobrok terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program MBG," katanya.
Sebagai tindakan awal, Gabriel mendesak pemerintah agar melangsungkan peninjauan mendalam terhadap struktur kelembagaan MBG, dari mulai sisi perancangan, operasional, pengalokasian dana sampai pertanggungjawaban.
Ia bahkan memberikan saran agar pemerintah memikirkan opsi menyetop sementara program ini dalam kurun waktu satu hingga dua bulan demi memberikan ruang peninjauan yang melibatkan para pakar eksternal dari ranah nutrisi, tata kelola, serta finansial.
"Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, seperti ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan," pungkasnya.