JAKARTA - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Hendarsam Marantoko mengimbau segenap jajarannya untuk berkonsentrasi penuh dalam menyajikan pelayanan bagi publik serta menghapuskan kultur kerja masa lalu yang tidak pantas.
Ia memberikan penekanan bahwa tugas sebagai pelayan publik bersinggungan secara langsung dengan masyarakat luas sehingga terbilang sangat rentan memicu adanya komplain dan kritik.
Kondisi kerentanan tersebut wajib disahut melalui penguatan mentalitas aparatur guna menanggapi tiap-tiap keluhan secara kilat dan transparan.
"Gagasan 'Imigrasi untuk Rakyat' lahir karena imigrasi harus mendekatkan diri dan menghilangkan jarak dengan masyarakat," kata Hendarsam dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut pandangannya, Ditjen Imigrasi mengantongi sumber daya manusia yang mumpuni, akan tetapi kapasitas tersebut wajib diiringi dengan integritas yang kokoh supaya roda organisasi bisa kembali berdiri dengan tegak.
Hendarsam memberikan catatan penting bahwa orientasi utama dari pihak Imigrasi ialah memperpendek jarak dengan masyarakat luas.
Segala rupa kecemburuan sosial ataupun sentimen negatif dari publik wajib dijawab melalui transformasi sikap serta komitmen pelayanan yang konkret.
"Fokus kami sekarang adalah membuktikan komitmen itu, merebut kembali kepercayaan publik, dan memastikan bahwa setiap kerja Imigrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," ujarnya.
Hendarsam menyerahkan pengarahan khusus kepada segenap jajarannya di seantero Indonesia serta Atase Imigrasi di perwakilan RI lewat sambungan daring pada Selasa (9/6), guna menyikapi kondisi pascapenetapan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmy Karim beserta beberapa pejabat Ditjen Imigrasi sebagai tersangka oleh pihak KPK.
Ia meminta seluruh perangkat di bawah Ditjen Imigrasi untuk mengeksekusi tindakan nyata dalam rangka mendongkrak integritas pelayanan publik.
"Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan kepada aparat penegak hukum (APH). Mulai minggu ini, saya meminta semua jajaran kembali fokus pada tugas, fungsi, dan program-program yang sudah dicanangkan. Pelayanan kepada masyarakat harus berjalan optimal," katanya menekankan.
Hendarsam membenarkan bahwa guncangan kali ini menjelma sebagai salah satu hantaman paling hebat bagi internal organisasi.
Kendati demikian, ia memohon agar situasi ini dijadikan sebagai wadah refleksi secara menyeluruh untuk mengikis habis praktik serta kultur kerja masa lampau yang sudah tidak selaras.
"Zaman sudah berubah dan tuntutan masyarakat saat ini telah berubah. Tidak ada hak istimewa (privilege) bagi siapa pun untuk melakukan pelanggaran," kata Hendarsam.