WASHINGTON - Amerika Serikat mengucurkan investasi sebesar 700 juta dolar AS (sekitar Rp12,6 triliun) demi menyokong sektor batu bara, khususnya untuk mempertahankan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, sektor pertambangan batu bara, hingga mendanai pembangunan terminal ekspor yang baru.
"Investasi 700 juta dolar AS, yang saya umumkan hari ini, akan melindungi 14 PLTU dan 42 tambang batubara, juga untuk membangun dua PLTU baru dan satu terminal ekspor baru yang sangat besar," kata Trump di Gedung Putih, Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (4/6).
Suntikan dana tersebut bakal membantu menyelamatkan setidaknya lebih dari 14.000 lapangan pekerjaan di Amerika Serikat, ia menambahkan, sekaligus mampu menekan biaya listrik masyarakat Amerika hingga 50 miliar dolar AS (sekitar Rp903 triliun).
Tepat pada Maret 2025, Trump sempat mengobral janji untuk membangkitkan kembali sektor industri batu bara di Amerika Serikat demi meningkatkan daya saing global terhadap China, yang notabene mayoritas pembangkit listriknya bertumpu pada batu bara.
Dia pun memberikan otoritas penuh kepada jajaran pemerintahannya agar segera memulai produksi energi yang disebut olehnya sebagai "batu bara yang indah dan bersih".
Memasuki April di tahun yang sama, Trump meresmikan empat aturan perintah eksekutif yang ditujukan untuk memulihkan gairah industri pertambangan batu bara sekaligus menggenjot produksi energi nasional.
Melalui perintah pertama, Trump memberikan instruksi kepada seluruh departemen serta lembaga federal AS untuk menghapuskan beragam regulasi yang mendiskriminasi industri batu bara sekaligus mencabut kebijakan moratorium sewa yang sempat menghambat proyek-proyek baru batu bara di atas lahan Amerika.
Untuk perintah kedua, langkah yang diambil berupa penerapan moratorium terhadap deretan regulasi dari masa pemerintahan Joe Biden yang berpotensi mengancam kelangsungan operasi PLTU batu bara hingga terancam ditutup.
Selanjutnya pada perintah ketiga, fokus Trump diarahkan untuk memperkuat aspek keamanan serta keandalan dari jaringan listrik dengan memastikan bahwa regulasi jaringan lebih mengutamakan produksi dan transmisi energi yang aman serta efektif, ketimbang menjalankan aturan yang dinilai menyudutkan batu bara maupun bahan bakar fosil lainnya.
Pada perintah eksekutif yang keempat, Departemen Kehakiman AS diminta untuk mengusut tuntas serta menindak tegas regulasi "kiri radikal" di sejumlah negara bagian besutan Partai Demokrat, yang ditengarai mendiskriminasi batu bara melalui kebijakan yang dinilai berlawanan dengan konstitusi.