TOPOYO – Hari Otonomi Daerah 2026 Sekda Mateng dorong pemerataan pembangunan demi memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh desa.
Peringatan tahunan ini menjadi titik balik bagi jajaran birokrasi di Mamuju Tengah untuk mengevaluasi efektivitas desentralisasi di tingkat lokal.
Pemerintah kabupaten berkomitmen memastikan bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di wilayah terpencil.
"Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah 2026 ini, kita harus semakin solid dalam menjalankan program-program strategis yang mampu menyentuh langsung kebutuhan warga di akar rumput," ujar Askary Anwar, sebagaimana dilangsir dari tribunnews.com, Senin (27/4/2026).
Langkah konkrit diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif yang menjadi tumpuan utama ekonomi kerakyatan di bumi Manakarra.
Askary Anwar berpendapat bahwa otonomi bukan sekadar pelimpahan wewenang, melainkan tanggung jawab besar untuk menghadirkan inovasi layanan yang lebih cepat dan transparan.
Efisiensi tata kelola pemerintahan menjadi kunci utama agar setiap anggaran daerah memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan publik.
"Hari Otonomi Daerah 2026 Sekda Mateng dorong pemerataan pembangunan agar tidak ada lagi kesenjangan fasilitas antara wilayah perkotaan dan pelosok," ujar Askary Anwar, sebagaimana dilangsir dari tribunnews.com, Senin (27/4/2026).
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat perangkat desa terus dipacu guna mendukung kemandirian administrasi.
Digitalisasi layanan birokrasi mulai diterapkan secara bertahap untuk mempermudah akses informasi dan kepengurusan dokumen bagi warga.
Seluruh organisasi perangkat daerah diminta untuk lebih responsif dalam memetakan potensi wilayah masing-masing yang selama ini belum tergarap optimal.
"Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah energi utama untuk mewujudkan kemandirian daerah yang sesungguhnya," ujar Askary Anwar, sebagaimana dilangsir dari tribunnews.com, Senin (27/4/2026).
Evaluasi berkala terhadap kinerja aparatur dilakukan guna menjaga integritas serta profesionalisme dalam mengawal agenda pembangunan berkelanjutan.