BENGKULU – Proyek Sekolah Rakyat Rp 50,1 miliar di Bengkulu serap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui infrastruktur.
Pembangunan fasilitas pendidikan ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas sarana belajar bagi para siswa di Bumi Rafflesia.
Program tersebut dirancang dengan skema padat karya agar manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan.
"Proyek Sekolah Rakyat Rp 50,1 miliar di Bengkulu serap tenaga kerja sebanyak 1.200 orang yang merupakan penduduk setempat guna mengurangi angka pengangguran," ujar narasumber, sebagaimana dilangsir dari kompas.com, Senin (27/4/2026).
Pihak pelaksana proyek memastikan bahwa pemanfaatan material bangunan juga diupayakan menggunakan potensi lokal untuk menggairahkan pasar daerah.
Narasumber berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap gedung sekolah yang sedang dibangun sehingga perawatannya lebih terjaga.
Pemerintah melalui kementerian terkait menargetkan seluruh gedung sekolah tersebut dapat rampung dan siap digunakan pada akhir tahun ini.
"Kami ingin memastikan Proyek Sekolah Rakyat Rp 50,1 miliar di Bengkulu serap tenaga kerja secara transparan tanpa melibatkan calo dalam proses perekrutannya," ujar narasumber, sebagaimana dilangsir dari kompas.com, Senin (27/4/2026).
Skema upah bagi para pekerja konstruksi ini disesuaikan dengan standar upah minimum kabupaten/kota setempat untuk menjamin kesejahteraan mereka.
Beberapa titik lokasi pembangunan tersebar di wilayah pelosok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan standar nasional.
Pengawasan ketat dilakukan secara berkala oleh tim teknis lapangan guna menjamin kualitas struktur bangunan tetap memenuhi standar keamanan gempa.
"Realisasi Proyek Sekolah Rakyat Rp 50,1 miliar di Bengkulu serap tenaga kerja menjadi bukti bahwa pembangunan fisik harus sejalan dengan pemberdayaan manusia," ujar narasumber, sebagaimana dilangsir dari kompas.com, Senin (27/4/2026).
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus berlanjut pada proyek-proyek strategis lainnya di masa depan.