BANDAR LAMPUNG – Kafe Unila luncurkan Lampung Policy Forum kebijakan berbasis riset untuk mengawal dinamika pembangunan daerah melalui kajian akademis yang mendalam dan solutif.
Inisiatif baru dari lingkungan akademis ini bertujuan untuk menjembatani antara temuan riset di universitas dengan kebutuhan kebijakan praktis di pemerintahan.
Kehadiran wadah ini diproyeksikan mampu memberikan warna baru bagi pengambilan keputusan strategis yang lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Kafe Unila luncurkan Lampung Policy Forum kebijakan berbasis riset hari ini sebagai komitmen kami untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pemikiran kritis," ujar narasumber, sebagaimana dilangsir dari mitrapol.com, Senin (27/4/2026).
Diskusi yang akan digelar secara rutin diharapkan dapat melibatkan berbagai pakar dari lintas disiplin ilmu untuk membedah persoalan daerah secara komprehensif.
Akademisi berpendapat bahwa selama ini masih terdapat celah yang cukup lebar antara hasil penelitian di laboratorium atau perpustakaan dengan implementasi kebijakan di lapangan.
Pemerintah daerah menyambut baik kehadiran forum ini sebagai mitra dialog dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah maupun panjang.
"Lampung Policy Forum kebijakan berbasis riset ini harus menjadi motor penggerak dalam menciptakan inovasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern," ujar narasumber, sebagaimana dilangsir dari mitrapol.com, Senin (27/4/2026).
Data-data lapangan yang diolah secara profesional akan menjadi kekuatan utama forum ini dalam memberikan rekomendasi yang presisi kepada para pemangku kepentingan.
Sinergi antara perguruan tinggi dan birokrasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemajuan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan warga.
Setiap hasil diskusi akan didokumentasikan dalam bentuk naskah kebijakan yang dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi intelektual.
"Semangat utama kami adalah memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir di Lampung memiliki landasan riset yang kuat," ujar narasumber, sebagaimana dilangsir dari mitrapol.com, Senin (27/4/2026).
Partisipasi aktif dari organisasi masyarakat sipil juga sangat dinantikan agar forum ini tetap memiliki perspektif yang luas dan membumi.