JAKARTA - Pemerintah kembali memberi sinyal serius terhadap penguatan industri tekstil nasional melalui rencana pembentukan BUMN khusus sektor tersebut.
Isu ini mencuat seiring tekanan global yang dihadapi industri tekstil dan garmen, terutama akibat kebijakan perdagangan negara mitra. Dalam konteks itu, pemerintah menilai perlu ada langkah strategis untuk menjaga daya saing sekaligus keberlanjutan industri dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan mengenai BUMN tekstil masih terus berjalan.
Pemerintah saat ini fokus mendiskusikan skema pendanaan yang akan digunakan, khususnya untuk mendukung restrukturisasi mesin dan peningkatan kapasitas produksi. Meski belum memaparkan detail, sinyal dukungan tersebut menegaskan arah kebijakan yang tengah disiapkan.
Pemerintah Bahas Pendanaan Awal BUMN Tekstil
Airlangga menyebut pemerintah kini menitikberatkan pembahasan pada penyediaan pendanaan bagi BUMN tekstil. Pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung restrukturisasi mesin yang dinilai krusial dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri. Langkah ini dianggap sebagai fondasi awal sebelum rencana besar lainnya dijalankan.
“Kita bicara penyediaan pendanaan untuk restrukturisasi mesin,” kata Airlangga, Rabu. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa modernisasi menjadi prioritas utama dalam rencana pembentukan BUMN tekstil. Mesin yang lebih mutakhir diharapkan mampu menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk.
Meski demikian, Airlangga belum memberikan penjelasan rinci mengenai bentuk BUMN tekstil tersebut. Ia juga belum memaparkan peta jalan atau roadmap resmi terkait tahapan pembentukan dan pengembangan perusahaan pelat merah di sektor tekstil ini.
Arahan Presiden Dorong Kebangkitan Industri Tekstil
Sebelumnya, Airlangga memastikan pemerintah akan membentuk BUMN baru yang secara khusus bergerak di sektor tekstil. Rencana tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto saat rapat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). Arahan itu menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga industri strategis.
Industri tekstil dan garmen dinilai menjadi garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif Amerika Serikat. Tekanan tarif tersebut berpotensi menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
“Kita pernah mempunyai BUMN tekstil, dan ini akan dihidupkan kembali sehingga pendanaan US$6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara,” ujar Airlangga saat dikonfirmasi, Rabu. Pernyataan ini menegaskan komitmen pendanaan yang disiapkan pemerintah.
Roadmap Penguatan Industri Tekstil Nasional
Airlangga menerangkan bahwa pemerintah telah merampungkan studi awal terkait penguatan industri tekstil. Tahap selanjutnya adalah penyusunan peta jalan yang akan menjadi acuan pengembangan industri tekstil dan produk tekstil dalam jangka panjang. Roadmap ini mencakup berbagai aspek dari hulu hingga hilir.
Pendanaan sebesar US$6 miliar melalui BPI Danantara disiapkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dana ini akan digunakan untuk pengadaan barang modal, penerapan teknologi baru, serta mendorong peningkatan ekspor sektor tekstil. Pemerintah menilai investasi ini penting untuk memperkuat struktur industri nasional.
“Oleh karena itu sudah dibuat roadmap bagaimana meningkatkan ekspor kita yang dari US$4 miliar, bisa naik ke US$40 miliar dalam 10 tahun,” jelas Airlangga. Target tersebut menunjukkan ambisi besar pemerintah dalam memperluas kontribusi sektor tekstil terhadap perekonomian nasional.
Pendalaman Rantai Nilai Jadi Perhatian Pemerintah
Airlangga mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan dalam rantai nilai industri tekstil nasional. Beberapa tahapan penting seperti produksi benang, kain, dyeing, printing, hingga finishing dinilai belum optimal. Kondisi ini membuat nilai tambah industri tekstil belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.
Dengan pembentukan BUMN tekstil baru, pemerintah berharap dapat mendorong modernisasi sekaligus pendalaman industri. Kehadiran BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak investasi dan inovasi di sektor-sektor yang selama ini masih tertinggal.
Pendalaman rantai nilai juga dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku. Dengan struktur industri yang lebih kuat, sektor tekstil diharapkan mampu lebih tahan terhadap guncangan global.
Pemerintah Soroti Dampak Pailitnya Sritex
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut menanggapi wacana pembentukan BUMN tekstil. Ia menyebut BUMN tersebut akan diminta fokus menangani persoalan garmen dan tekstil, terutama pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Kasus ini menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya terhadap tenaga kerja.
Prasetyo menyampaikan bahwa proses pembentukan BUMN tekstil masih berjalan dan diharapkan dapat rampung dalam waktu dekat. Menurutnya, keberadaan BUMN sangat penting untuk menjaga kelangsungan industri dan lapangan kerja.
“Sehingga Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” ujar Prasetyo kepada awak media, Senin. Ia menekankan pentingnya menjaga aktivitas ekonomi yang melibatkan ribuan pekerja.
Danantara Lakukan Kajian Investasi Secara Menyeluruh
Terpisah, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyatakan pihaknya akan melakukan feasibility study secara menyeluruh sebelum merealisasikan investasi di sektor tekstil. Kajian ini mencakup berbagai parameter agar investasi yang dilakukan tetap berkelanjutan.
Rosan menjelaskan bahwa Danantara memiliki kriteria tertentu dalam menilai kelayakan investasi. Namun, ia membuka kemungkinan fleksibilitas apabila investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.
“Mungkin ya we are willing, kita terbuka untuk menerima misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah,” kata Rosan, Kamis. Pernyataan ini menegaskan bahwa aspek sosial juga menjadi pertimbangan utama dalam rencana pembentukan BUMN tekstil.