JAKARTA - Paragraf pembuka artikel ini menyoroti upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layar bioskop di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Kementerian Ekonomi Kreatif melihat kebutuhan tersebut sebagai bagian dari pemerataan ekosistem industri film nasional. Pendekatan kolaboratif pun mulai dijajaki bersama pelaku usaha bioskop dengan model yang berbeda dari jaringan konvensional.
Langkah ini muncul seiring meningkatnya perhatian terhadap industri film sebagai subsektor penting ekonomi kreatif. Pemerintah menilai keberadaan bioskop tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai penggerak aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, perluasan layar diposisikan sebagai strategi pembangunan berbasis daerah.
Kolaborasi yang dibahas diharapkan mampu menjawab tantangan keterbatasan bioskop di luar kota besar. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal, kehadiran bioskop di daerah dinilai dapat menciptakan dampak berlapis. Dampak tersebut meliputi peningkatan akses budaya, peluang usaha, serta ruang ekspresi kreatif masyarakat.
Penjajakan Kolaborasi Kemenekraf dan Kota Cinema Mall
Kementerian Ekonomi Kreatif menjajaki peluang kerja sama dengan Kota Cinema Mall untuk memperbanyak layar bioskop di wilayah kabupaten dan kota. Penjajakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan industri perfilman nasional. Fokus utama kolaborasi diarahkan pada daerah yang selama ini belum terlayani jaringan bioskop besar.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membahas potensi kerja sama tersebut saat menerima audiensi perwakilan Kota Cinema Mall. Dalam pertemuan itu, kedua pihak mendiskusikan model pengembangan bioskop yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pembahasan diarahkan pada penguatan distribusi film nasional hingga ke tingkat lokal.
“Kolaborasi ini menjadi upaya konkret dalam memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif dari hulu hingga hilir,” kata Riefky. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sektor film dipandang sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi kreatif. Pemerintah melihat perlunya kesinambungan antara produksi, distribusi, dan konsumsi karya film.
Konsep Bioskop Mandiri dengan Nilai Tambah
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kota Cinema Mall menawarkan konsep bioskop berdiri sendiri yang terintegrasi dalam satu kawasan. Fasilitas yang diusulkan meliputi ruang pemutaran film, area konsesi makanan, panggung serbaguna, serta area luar ruang. Konsep ini juga mencakup taman bermain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
Model usaha tersebut dinilai mampu menjawab keterbatasan layar bioskop di luar kota besar. Kehadiran fasilitas pendukung memungkinkan bioskop berfungsi lebih dari sekadar tempat menonton film. Dengan demikian, bioskop dapat menjadi pusat aktivitas publik yang berkelanjutan.
Pendekatan kawasan terpadu juga diharapkan memberi nilai tambah bagi ekosistem ekonomi kreatif. Aktivitas seni, pertunjukan, dan kegiatan komunitas dapat terintegrasi dalam satu ruang. Hal ini membuka peluang kolaborasi lintas subsektor kreatif di tingkat daerah.
Sejalan dengan Arah Kebijakan Pemerintah
Riefky menilai visi yang ditawarkan Kota Cinema Mall sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Pemerintah menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah. Industri film menjadi salah satu subsektor yang dinilai memiliki efek pengganda signifikan.
“Presiden kita memberikan perhatian khusus bagi industri film kita. Beliau ingin akses layar merata agar masyarakat dapat menikmati film-film dengan mudah dan nyaman,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan adanya dukungan kebijakan di tingkat nasional. Pemerataan akses menjadi prinsip utama dalam pengembangan industri film.
Dengan akses yang lebih luas, film nasional diharapkan dapat menjangkau penonton yang lebih beragam. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan apresiasi terhadap karya lokal. Pemerintah melihat hal tersebut sebagai bagian dari pembangunan budaya sekaligus ekonomi.
Pendekatan Komunitas dalam Pengelolaan Bioskop
Direktur Kota Cinema Mall Edy Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan pendekatan usaha yang berbeda. KCM mengembangkan bioskop yang berdiri di lokasi tersendiri dan tidak bergantung pada pusat perbelanjaan besar. Selain itu, KCM menggandeng komunitas lokal dalam pengembangan program.
Keterlibatan komunitas menjadi elemen penting dalam konsep yang ditawarkan. Program dan aktivitas disusun agar relevan dengan karakter masyarakat setempat. Pendekatan ini diharapkan menciptakan rasa memiliki terhadap fasilitas bioskop.
“Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan ruang publik kreatif yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat menonton, tetapi juga menjadi simpul interaksi komunitas, pertunjukan, dan aktivitas kreatif lokal di daerah,” katanya. Pernyataan ini menegaskan fungsi sosial bioskop dalam konsep KCM. Bioskop diposisikan sebagai ruang temu yang inklusif.
Jejak dan Sebaran Kota Cinema Mall
Kota Cinema Mall saat ini telah beroperasi di tujuh lokasi. Beberapa daerah tersebut antara lain Bekasi, Pamekasan, Tabalong, Gresik, dan Jember. Kehadiran di berbagai wilayah menunjukkan fokus KCM pada pengembangan bioskop di luar kota metropolitan.
Sebaran lokasi tersebut mencerminkan strategi ekspansi berbasis daerah. KCM menilai potensi penonton di wilayah nonperkotaan masih sangat besar. Dengan model yang fleksibel, bioskop dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Ke depan, kolaborasi dengan pemerintah diharapkan dapat mempercepat perluasan layar bioskop. Sinergi ini dipandang penting untuk menciptakan ekosistem film yang inklusif. Melalui kerja sama tersebut, pemerataan akses hiburan dan ruang kreatif dapat semakin terwujud.