JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengadakan rapat dengan sejumlah menteri dan pimpinan BUMN.
Pertemuan membahas langkah-langkah pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama rapat adalah percepatan pembangunan hunian dan pemulihan infrastruktur vital.
Pertemuan dihadiri Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala BP BUMN. Selain itu, hadir pula direksi Waskita, Wijaya Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan, dan Brantas Abipraya. Koordinasi ini memastikan langkah pemulihan dilakukan secara terpadu dan cepat.
Sekretaris Kabinet menekankan pentingnya laporan perkembangan pembangunan rumah hunian. Semua pihak diminta memantau progres pembangunan agar target terpenuhi. Kolaborasi lintas kementerian dan BUMN menjadi kunci percepatan proses.
Pembangunan Hunian Siap Digunakan
Dalam rapat, Teddy menyampaikan bahwa rumah hunian akan siap digunakan dalam dua minggu ke depan. Lokasi yang menjadi prioritas meliputi Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam. Pembangunan ini difokuskan untuk mempercepat relokasi warga terdampak bencana.
Kementerian Pekerjaan Umum juga melaporkan pembangunan hunian baru di Aceh diperkirakan selesai pada awal Februari. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan hunian yang layak bagi warga terdampak. Target tersebut disusun agar masyarakat dapat segera menempati rumah baru.
Selain itu, proses pembangunan memperhatikan kualitas dan keamanan hunian. Setiap rumah dibangun sesuai standar bangunan yang tahan bencana. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko bagi penghuni di masa mendatang.
Pemulihan Infrastruktur Publik
Selain hunian, pemulihan fasilitas umum juga menjadi perhatian utama pemerintah. Jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air, dan perkantoran menjadi prioritas. Langkah ini bertujuan mengembalikan aktivitas normal masyarakat secepat mungkin.
Pembersihan dan perbaikan dilakukan secara masif dan terkoordinasi. Tim di lapangan bekerja dengan target waktu yang ketat untuk memastikan progres sesuai rencana. Semua pihak dilibatkan agar tidak ada sektor yang tertinggal dalam pemulihan.
Sekretaris Kabinet menekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting. Bupati dan wali kota diminta mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan. Sinergi ini memastikan kebutuhan warga terdampak dapat terpenuhi secara merata.
Fasilitasi Keinginan Warga Terdampak
Pemerintah juga memperhatikan keinginan beragam warga terdampak bencana. Ada yang ingin menempati hunian baru, memperbaiki sendiri, atau pindah mengikuti keluarga lain. Semua opsi ini difasilitasi agar masyarakat dapat memilih sesuai kebutuhan mereka.
Langkah ini memerlukan koordinasi dengan aparat daerah untuk mendata setiap warga. Tujuannya agar penyaluran bantuan dan pembangunan hunian tepat sasaran. Fleksibilitas ini menjadi bagian dari pendekatan humanis pemerintah dalam penanganan pascabencana.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung bagi warga yang memilih hunian baru. Fasilitas ini mencakup akses air, listrik, dan jalur transportasi. Semua disiapkan agar transisi warga terdampak menjadi lebih mudah dan nyaman.
Komitmen Pemerintah Bergerak Cepat
Sekretaris Kabinet menegaskan kesiapan pemerintah bergerak secepat mungkin. Tujuannya agar warga terdampak dapat menempati hunian dalam waktu singkat. Kecepatan ini menjadi indikator keberhasilan pemulihan pascabencana.
Setiap kementerian dan BUMN dilibatkan dalam koordinasi dan pemantauan progres. Sinergi ini memastikan pembangunan hunian dan pemulihan fasilitas berjalan lancar. Pemerintah berkomitmen memberikan layanan maksimal bagi seluruh warga terdampak.
Selain itu, upaya pemulihan difokuskan pada kualitas dan keamanan. Setiap rumah dan fasilitas publik dibangun untuk tahan bencana. Langkah ini diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga di masa depan.