JAKARTA - Kebijakan pemerintah pusat untuk menambah kuota Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Sumatera Utara (Sumut) tidak hanya menjadi solusi bagi kesenjangan hunian, tetapi juga dipandang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan penambahan 5.000 unit rumah, total kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sumut kini mencapai 20.000 unit pada tahun ini.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyambut baik langkah cepat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, yang menyetujui tambahan kuota tersebut tanpa harus menunggu tahun depan.
Keputusan ini dipandang sangat strategis, mengingat backlog perumahan di Indonesia masih tinggi dan Sumut menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan hunian yang mendesak.
“Kita sangat berterima kasih kepada Pak Menteri yang langsung menambah kuota 5.000 unit tahun ini,” ujar Bobby usai sosialisasi program kredit perumahan di Medan, Kamis.
Menjawab Tantangan Backlog Perumahan
Bobby mengungkapkan, kesenjangan hunian layak di Indonesia masih besar. Berdasarkan data terakhir, backlog perumahan nasional mencapai 938.217 rumah tangga.
Kondisi ini menggambarkan banyak keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri atau tinggal di hunian yang tidak layak.
Tambahan kuota FLPP untuk Sumut diharapkan menjadi percepatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar segera memiliki rumah. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan papan, tetapi juga memberikan kepastian hidup yang lebih sejahtera.
“Backlog kita cukup tinggi. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, belum lagi yang layak huni. Jadi, harus kejar agar masyarakat kita segera memiliki tempat tinggal yang layak,” tegas Bobby.
Sinergi Pemerintah dan Swasta
Dalam implementasi program ini, seluruh pihak diminta untuk bersinergi. Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, kontraktor, hingga pengembang perumahan.
Menurutnya, tanpa kekompakan, target pembangunan rumah subsidi akan sulit tercapai dalam waktu singkat.
“Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Ini tinggal tiga bulan lagi, jadi harus kompak. Nanti Pak Gubernur bantu soal perizinan, bank bantu soal pendanaan, dan lainnya,” ujar Ara.
Sementara itu, pihak pengembang dan pemasok bahan bangunan di Sumut menyatakan kesiapan mereka mendukung percepatan pembangunan. Hal ini diyakini dapat memperlancar target tambahan kuota agar benar-benar terealisasi sebelum tahun berakhir.
Efek Berganda Bagi Ekonomi
Selain menjawab kebutuhan dasar masyarakat, program pembangunan rumah juga memberi dampak signifikan terhadap perekonomian. Menteri PKP menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah membentuk ekosistem ekonomi luas yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari penjual material, kontraktor, developer, hingga perbankan.
Ia mencontohkan, bank-bank nasional seperti BRI kini semakin aktif memberikan akses pembiayaan bagi UMKM yang bergerak di sektor konstruksi, sehingga memperkuat rantai pasok pembangunan.
Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam sosialisasi di Medan. Menurutnya, sektor perumahan memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian nasional.
“Program 3 Juta Rumah diperkirakan berkontribusi sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program ini juga melibatkan berbagai sektor, mulai pemerintah daerah, swasta hingga masyarakat,” kata Tito.
Dampak Sosial: Hunian Layak untuk Semua
Program perumahan bersubsidi ini juga menyentuh aspek sosial yang penting. Kepemilikan rumah layak tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga kualitas hidup masyarakat.
Dengan rumah yang memadai, keluarga dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dan masyarakat memiliki rasa aman karena status kepemilikan rumah jelas.
Bobby Nasution menegaskan, kehadiran rumah subsidi adalah jawaban bagi MBR yang selama ini sulit mengakses kredit perumahan komersial. Melalui skema FLPP, suku bunga lebih rendah dan tenor panjang memungkinkan masyarakat membeli rumah dengan cicilan yang terjangkau.
Komitmen Sumut dan Akselerasi Pembangunan
Pemerintah Provinsi Sumut berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan serta menyediakan dukungan infrastruktur pendukung di kawasan perumahan baru.
Dengan demikian, rumah subsidi yang dibangun tidak hanya berdiri secara fisik, tetapi juga memiliki akses jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya.
“Developer, kontraktor hingga pemasok bahan bangunan semua menyatakan siap. Jadi kita harus optimistis target ini bisa tercapai,” tegas Bobby.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan untuk mengatasi backlog dan memberikan akses hunian layak secara merata di seluruh Indonesia.
Penutup
Tambahan kuota 5.000 unit rumah subsidi di Sumut menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Lebih dari sekadar angka, kebijakan ini adalah bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil, sekaligus motor penggerak perekonomian daerah.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga perbankan, Sumut optimistis dapat memenuhi target pembangunan rumah subsidi yang kini mencapai 20.000 unit.
Jika konsistensi dan sinergi terus dijaga, maka backlog perumahan dapat teratasi lebih cepat, dan masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera merasakan manfaat memiliki rumah layak huni.