PADANG- Penumpukan kendaraan demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumatera Barat dianggap mencerminkan sikap pemerintah yang tidak transparan dalam pengelolaan pasokan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand), Aidinil Zetra, menilai fenomena ini menunjukkan adanya pertentangan antara janji pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi dengan fakta di lapangan berupa kelangkaan solar.
Menurut Aidinil, panjangnya antrean yang terjadi belakangan ini menjadi indikator adanya pengurangan kuota solar bersubsidi.
"Salah satu isu publik yang krusial hari ini adalah lonjakan harga BBM global. Pemerintah memang berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi di tingkat konsumen. Namun, yang terjadi di lapangan justru pengurangan kuota (solar). Itu sudah pasti," ujar Aidinil kepada Kompas.com.
Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi memicu peralihan masyarakat ke solar bersubsidi, namun permintaan tinggi itu tidak dibarengi penambahan kuota.
Menurut Aidinil, jika pasokan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat, antrean di SPBU seharusnya tidak terjadi.
Pemerintah diminta terbuka.
Aidinil berpendapat bahwa pemerintah semestinya menjamin ketersediaan pasokan jika memilih mempertahankan harga solar bersubsidi, atau lebih baik menyampaikan kondisi fiskal negara secara terbuka jika memang terbatas, alih-alih mengurangi kuota tanpa penjelasan.
"Bagaimana caranya menjamin pasokan tersebut, itulah yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah. Pemerintah seharusnya memiliki cadangan anggaran untuk mengantisipasi kondisi darurat, baik saat terjadi kenaikan harga global maupun potensi kelangkaan," tegasnya.
Ia mengkritik komunikasi pemerintah yang dianggap tidak transparan dalam mengelola pasokan BBM bersubsidi.
"Kalau memang tidak mampu, sampaikan saja secara terbuka ke masyarakat bahwa pemerintah hari ini tidak sanggup menahan kenaikan, sehingga terpaksa ada penyesuaian harga. Tapi kalau diam-diam mengurangi kuota, dampaknya justru membuat masyarakat kesulitan dan roda ekonomi melambat," katanya.
Kelangkaan berdampak pada ekonomi.
Aidinil mengingatkan bahwa dampak antrean solar tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga mengancam perekonomian daerah karena mayoritas kendaraan yang mengantre merupakan armada logistik dan angkutan barang.
Ia menjelaskan bahwa keterlambatan distribusi akan meningkatkan biaya logistik yang ujungnya dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang.
"Bisa dibayangkan berapa besar kerugian yang harus ditanggung perusahaan atau pelaku usaha akibat keterlambatan distribusi. Ujung-ujungnya, biaya logistik yang membengkak ini akan dibebankan ke konsumen. Kenaikan harga barang akan terjadi di pasar, dan masyarakat luas yang kembali terdampak," jelasnya.
Pemprov diminta ikut melakukan mitigasi.
Meskipun kuota BBM merupakan kewenangan pusat dan Pertamina, Aidinil menilai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu mengambil langkah mitigasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengawasi stabilitas harga pokok.
"Paling tidak, pihak provinsi memberikan stimulan kepada masyarakat agar ekonomi lokal tetap bergerak, serta aktif memastikan harga-harga barang di pasar tetap terkendali dan tidak mengalami lonjakan liar akibat efek domino kelangkaan solar ini," ujarnya.
Aidinil menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, Pertamina, dan daerah, namun yang paling mendesak adalah transparansi mengenai kondisi pasokan agar tidak memicu keresahan masyarakat.
