JAKARTA - Piala Dunia 2026 tidak sekadar menyajikan pertandingan penuh gol dan drama.

Ajang ini mengukuhkan sebuah tesis yang makin sulit dibantah bahwa sepak bola telah berkembang menjadi alat statecraft, yakni seni mengelola negara yang memadukan unsur diplomasi, ekonomi, serta pencitraan kawasan.

Maroko berhasil melaju ke babak perempat final untuk menantang Perancis, sementara Cape Verde—negara kepulauan kecil dengan penduduk sekitar setengah juta jiwa—mampu menahan imbang Spanyol serta Uruguay hingga menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Bagi negara yang namanya jarang terdengar di panggung global, Piala Dunia merupakan media promosi paling efektif yang tidak mungkin dibeli dengan anggaran iklan konvensional.

Berkaca dari dua kisah tersebut, Indonesia sepatutnya memahami bahwa kekuatan sepak bola, jika dikelola dengan visi yang jelas, akan menjadi kekuatan bagi bangsa.

Konsep soft power yang dicetuskan Joseph Nye menggambarkan bagaimana sebuah bangsa memikat pihak lain ketimbang memaksa, yakni meraih pengaruh melalui daya tarik budaya serta prestasi, bukan melalui tekanan militer atau ekonomi (Nye, 2004).

Sepak bola menjadi kendaraan soft power yang sangat kuat.

Ia mampu menembus batasan bahasa, menyatukan bangsa dalam "komunitas terbayang" atau imagined communities (Anderson, 1983), serta meminjam pemikiran Eric Hobsbawm, menjadikan entitas negara yang abstrak terasa nyata melalui sosok sebelas pemain dengan seragam yang sama (Hobsbawm, 1990).

Dalam pandangan Pierre Bourdieu, lapangan hijau adalah arena perebutan "modal simbolik", di mana kemenangan tim nasional dikonversi menjadi prestise, pengakuan, serta legitimasi yang dampaknya melampaui batas stadion (Bourdieu, 1993).

Maroko adalah contoh paling nyata.

Kebangkitannya bukan hasil instan, melainkan buah dari proses struktural selama hampir dua puluh tahun.

Fondasi utamanya dimulai sejak 2009 melalui Akademi Sepak Bola Mohammed VI dengan dana negara sekitar 13 juta euro yang dirancang untuk mencetak pemain berstandar Eropa.

Di atas fondasi itu, Maroko menerapkan strategi "jalur ganda", yakni mengombinasikan pembangunan akademi lokal berkualitas dunia dengan perekrutan diaspora secara agresif (sekitar tiga perempat skuadnya lahir di Eropa).

Stabilitas tata kelola di bawah Presiden Federasi Fouzi Lekjaa serta dukungan langsung Kerajaan memastikan seluruh pembangunan berjalan tanpa gangguan politik.

Hasilnya nyata, mulai dari juara Piala Dunia U-20 2025, semifinalis 2022, hingga perempat finalis 2026.

Lebih dari sekadar piala, Maroko meraih posisi tawar diplomatik yang kuat, termasuk hak menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030, sebuah lompatan citra yang mengubah persepsi dunia atas sepak bola Afrika dari sekadar "atletis" menjadi "cerdas secara taktis".

Cape Verde melengkapi tesis tersebut dari perspektif berbeda.

Mereka mencerminkan keajaiban negara kecil.

Dengan populasi sekitar setengah juta jiwa, sebagai salah satu negara terkecil yang pernah lolos, tim berjuluk Blue Sharks ini mampu menahan imbang juara Eropa Spanyol (0-0) dan dua kali juara dunia Uruguay (2-2), lalu menjadi debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010 (Al Jazeera, 2026).

Kiper senior mereka, Vozinha yang berusia 40 tahun, menjadi pahlawan dengan tujuh penyelamatan saat melawan Spanyol.

Sama seperti Maroko, mereka mengandalkan diaspora, yakni talenta yang dididik dalam sistem Eropa lalu "kembali berputar" (brain circulation) untuk memperkuat identitas nasional.

Bagi negara yang nyaris tidak dikenal, keberhasilan di lapangan hijau memberikan "pengembalian reputasi yang luar biasa", yaitu iklan global yang tidak mungkin bisa dibeli.

Ini adalah bentuk murni dari nation branding (Anholt, 2007), bukti bahwa organisasi taktis yang matang sanggup menutupi celah kualitas individu maupun populasi.

Langkah mereka baru terhenti di babak 32 besar oleh juara bertahan Argentina, sebuah kekalahan terhormat yang tidak mengurangi nilai kejutannya, serta mengubah cara pandang dunia terhadap negara-negara kecil di peta sepak bola.

Indonesia mengakhiri kiprah di Piala Dunia 2026 pada putaran keempat kualifikasi Asia setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak.

Namun, tren naturalisasi pemain diaspora (seperti Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, hingga Ole Romeny) telah meningkatkan performa Garuda secara drastis.

Di sinilah pelajaran pertama dari Maroko menjadi relevan bahwa diaspora saja tidaklah cukup.

Tanpa investasi akademi domestik yang besar, tim nasional berisiko menjadi "cangkang kompetitif yang kosong", yaitu kuat sementara, namun rapuh secara struktural karena terlalu bergantung pada sistem pembinaan negara lain.

Model Maroko justru menyeimbangkan keduanya, dan di situlah keunggulannya.

Bagi Indonesia, ini berarti membenahi kompetisi domestik serta akademi usia dini sebagai fondasi, sebab diaspora hanyalah pelengkap, bukan pengganti dari pembinaan yang berakar di dalam negeri.

Pelajaran kedua adalah tata kelola.

Keunggulan Maroko terletak pada stabilitas kepemimpinan serta transparansi federasi yang meminimalkan kebocoran anggaran dan intervensi politik yang merusak.

Banyak negara berkembang gagal bukan karena kekurangan bakat, melainkan akibat "fragilitas tata kelola".

PSSI perlu terus memprofesionalkan diri serta memagari sepak bola dari gejolak politik agar investasi tidak menguap sia-sia karena pergantian pengurus atau kepentingan sesaat.

Pelajaran ketiga adalah kesabaran.

Maroko meniru model Clairefontaine milik Prancis, tempat investasi infrastruktur baru membuahkan gelar setelah satu dekade.

“Trofi mengikuti infrastruktur”, dan hal itu menuntut visi 10–20 tahun, bukan tuntutan hasil instan dalam dua atau tiga tahun.

Kegagalan banyak negara justru berakar pada ketidaksabaran ini, yaitu sering mengganti pelatih dan program setiap kali hasil tidak segera terlihat, sehingga tidak pernah menuai hasil dari benih yang ditanam sendiri.

Pelajaran keempat, dan mungkin yang terpenting, adalah menempatkan sepak bola ke dalam kerangka kebijakan luar negeri.

Prestasi tim nasional dapat menjadi soft power terkuat untuk mempertegas kepemimpinan Indonesia di ASEAN, sekaligus menjadi mesin ekonomi. Model "Visit Rwanda" membuktikan bahwa kerja sama sponsor dan status tuan rumah turnamen mampu mendongkrak pariwisata serta investasi secara nyata.

Namun, satu catatan kritis harus digarisbawahi.

Soft power berbasis olahraga sering dikritik sebagai sportswashing, yakni pemolesan citra yang justru menutupi persoalan tata kelola.

Oleh karena itu, jalan yang layak ditempuh Indonesia bukanlah sekadar pertunjukan, melainkan pembangunan sistem yang substantif, tempat prestasi menjadi cermin kemajuan, bukan topeng yang menyembunyikan kemunduran.

Pada akhirnya, sepak bola adalah "pintu masuk" bagi negara berkembang untuk diakui dunia.

Bagi Cape Verde, ini soal eksistensi dan pembuktian diri; bagi Maroko, soal menegaskan posisi di meja elit dunia; dan bagi Indonesia, soal transformasi citra dari sekadar peserta menjadi pesaing yang memanfaatkan demografi serta diasporanya secara strategis.

Pelajaran dari Rabat dan Praia sama jelasnya bahwa prestasi tidak lahir dari jalan pintas, melainkan dari sistem, kesabaran, serta tata kelola yang baik.

Selama ketiga aspek tersebut belum dibangun dengan sungguh-sungguh, mimpi Garuda di pentas dunia hanya akan menjadi iklan yang belum sempat ditayangkan.