JAKARTA - Para peternak ayam pedaging atau broiler saat ini melaporkan penurunan harga jual ayam hidup yang cukup tajam di tingkat kandang.

Harga ayam tercatat telah merosot hingga mencapai Rp 13.000/kilogram (kg).

Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) menyatakan bahwa tren penurunan harga ini sudah terjadi sejak April 2026, yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp 18.000/kg.

"Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp 15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp 13.000-14.000/kg. Terburuk ini," kata Peternak dari Permindo Asep Saepudin, saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).

Padahal, biaya produksi atau HPP telah melonjak ke kisaran Rp 22.000-23.000/kg akibat kenaikan harga bahan pokok.

Situasi ini diperburuk oleh daya beli masyarakat yang lemah, sehingga stok ayam menumpuk di kandang.

Menurutnya, hampir seluruh sentra produksi saat ini mengalami kelebihan pasokan.

"Jawa Tengah sudah oversupply luar biasa. Banten juga, Jawa Barat juga. Artinya produksi di sana sudah melebihi kebutuhan, tapi tidak termonitor. Jawa Tengah yang oversupply akhirnya mengirim ke Jawa Barat. Jawa Barat juga memasok Jakarta. Lampung juga kadang mengirim ayam hidup ke wilayah kami, sementara kami tidak bisa masuk ke Lampung," tuturnya.

Selain itu, Asep menuturkan kondisi semakin sulit karena libur sekolah dan terhentinya program makan bergizi gratis (MBG).

Meski begitu, ia menilai penyerapan melalui program tersebut belum optimal, sehingga pihaknya mengusulkan agar pemerintah kembali memasukkan daging ayam ke dalam bantuan sosial.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada bansos untuk 1,5 juta orang berupa ayam dan telur, dan jika program itu dijalankan kembali, penyerapan stok ayam akan sangat terbantu.

"(Bansos) kata Bapanas kemarin jumlah penerimanya sekitar 1,5 juta orang. Nah, kalau itu diaktifkan, berarti 1,5 juta penerima. Kalau satu orang dapat satu ekor seperti dulu dibagi-bagi, berarti sekali penyaluran bisa menyerap sekitar 1,5 juta ekor," ungkapnya.

Pihaknya mendesak pemerintah agar turun tangan, karena peternak tidak memiliki daya tawar terhadap pengepul untuk mengikuti harga acuan Badan Pangan Nasional di kisaran Rp 21.000-25.000/kg.

"Ketika harga turun mereka banting-bantingan jual karena modal terbatas. Pakan harus dibayar. Kalau ayam nggak dijual, mereka nggak punya uang buat beli pakan berikutnya. Tapi kalau dijual, harganya hancur. Kalau nggak dijual, ayam makin besar, biaya makin banyak. Itu dilemanya peternak," jelasnya.

Lebih lanjut, peternak meminta agar investasi peternakan diarahkan pada pembangunan pabrik pakan, bukan menambah populasi kandang baru.

"Pemerintah daerah jangan mudah memberi izin pembangunan kandang baru. Kan izinnya di pemerintah daerah. Investasi kandang terus bertambah. Integrasi ini juga kadang-kadang mereka bukan cuma membangun pabrik, tapi juga kandang baru. Itu nggak dikontrol oleh pemerintah daerah," ungkapnya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan semakin membebani peternak mandiri dan berpotensi memicu kebangkrutan.

"Padahal pemerintah daerah harus menyeimbangkan antara kebutuhan daerah dengan total populasi ayam di daerah tersebut. Jangan setiap ada investasi baru langsung diterima. Ujung-ujungnya semua bangkrut," tutupnya.