JAKARTA – Hubungan strategis antara Indonesia dan Australia kian berjalan erat.
Dalam agenda diskusinya bersama Governor of South Australia Frances Adamson AC, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini membicarakan perihal pembenahan sektor publik, penguatan tata kelola dan kapabilitas, hingga digitalisasi di sektor pelayanan publik.
“Pertemuan dengan Ambassador Brazier, Gubernur Adamson, dan Profesor Stirling dari Flinders University adalah kesempatan yang sangat istimewa. Lewat pertemuan ini, kami dapat saling bertukar pandangan terkait hal-hal yang menjadi mutual interest antara Indonesia dan Australia,” ujarnya dalam Diplomatic Lunch Hosted by the Australian Ambassador in Honour of the Governor of South Australia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menteri Rini memaparkan bahwa pembenahan kompetensi SDM memegang peranan yang sama krusialnya dengan inovasi teknologi dalam menyukseskan program transformasi digital nasional.
Oleh sebab itu, pihak Indonesia tengah berkonsentrasi mematangkan kecakapan dari total 6,7 juta lebih ASN, khususnya pada bidang kecakapan digital, perumusan kebijakan, opsi keputusan berbasis data, keluwesan manajemen publik, serta perpindahan talenta.
Menurut pandangannya, kesempatan kolaborasi bersama jajaran perguruan tinggi top global wajib terus dioptimalkan guna menyokong peningkatan mutu para pimpinan sektor publik lewat jalur studi eksekutif, jenjang magister, sertifikasi keahlian, serta mikro-kredensial yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Rencana kerja sama yang lebih solid antara kementerian/lembaga Indonesia dengan kampus-kampus di Australia pun dinilai sebagai strategi tepat demi mencetak talenta pemimpin sektor publik yang berkualitas tinggi.
Dalam momentum tersebut, Menteri Rini turut menjelaskan pentingnya afirmasi bagi peran para ASN perempuan demi menciptakan tata kelola birokrasi yang setara dan tanggap situasi.
Ia pun menggarisbawahi minimal terdapat empat pola pendekatan yang wajib konsisten diakselerasi, yakni pertama berupa regulasi serta kebijakan yang suportif dan setara; kedua menyangkut evolusi kultur kerja organisasi; ketiga perihal keteladanan dari para pemimpin; serta keempat berupa penguatan atmosfer women support women melalui pola relasi, mentoring, dan coaching yang terarah.
Dipaparkan lebih jauh, Pemerintah Indonesia memegang komitmen penuh demi menjamin buah dari pembenahan birokrasi serta digitalisasi pelayanan publik dapat dinikmati masyarakat di seluruh penjuru tanah air secara adil.
Akselerasi kapabilitas pemerintah daerah menjadi prioritas yang strategis, sebab ada lebih dari 6,7 juta ASN yang berhadapan langsung dalam menyajikan pelayanan publik di skala nasional.
“Indonesia meyakini bahwa transformasi digital harus tetap berlandaskan pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan warga,” ungkap Rini.
Pihak Indonesia memosisikan Australia sebagai rekan strategis dengan ikatan yang solid sekaligus saling memberikan impresi positif, baik di level birokrasi maupun antarmasyarakat.
Rini menambahkan bahwa momentum tatap muka ini menjadi jembatan krusial untuk memperdalam kesepahaman sekaligus memetakan beragam potensi kolaborasi di masa mendatang.
“Di tengah perubahan yang semakin cepat, mulai dari perkembangan teknologi hingga dinamika ekonomi dan sosial, saya meyakini bahwa Indonesia dan Australia memiliki peluang besar untuk bekerja sama lebih erat dalam reformasi sektor publik, pemerintahan digital, pengembangan pemimpin masa depan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tandasnya.
