SIGI - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, memantau langsung kondisi di lapangan setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Poso di Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026).
“Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak, layanan kesehatan tetap berjalan, serta penanganan darurat berlangsung dengan cepat,” kata Reny dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Reny mengunjungi sejumlah pusat kesehatan utama, di antaranya RS Undata Palu, RS Madani, RS Anutapura, RS Torabelo, serta beberapa puskesmas di wilayah yang terdampak guncangan.
Melalui peninjauan tersebut, ia memastikan bahwa seluruh aktivitas pelayanan kesehatan tetap beroperasi secara normal, para tenaga medis dalam posisi siaga, dan warga tetap mendapatkan penanganan medis yang maksimal di tengah kondisi darurat bencana.
"Begitu gempa terjadi, kami langsung bergerak untuk memastikan kondisi masyarakat, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar warga terdampak dapat tertangani dengan cepat. Keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama kami," ucapnya menegaskan prioritas penanganan.
Selain mengecek fasilitas medis, Reny juga mengunjungi kawasan pemukiman warga di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, yang mengalami dampak kerusakan akibat gempa.
Di lokasi itu, ia melihat langsung kondisi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian dinding, atap, hingga struktur utama bangunan, sekaligus menyerap aspirasi terkait kebutuhan mendesak masyarakat.
Sementara itu di Desa Lembantongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, warga sangat membutuhkan bantuan logistik darurat seperti tenda, terpal, dan pasokan air bersih.
Situasi di sana semakin sulit karena akses jalan menuju lokasi mengalami kelongsoran di enam titik yang berbeda.
Dari total enam titik longsor tersebut, empat di antaranya tertutup material secara total sehingga kendaraan sama sekali tidak dapat melintas.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah segera mengerahkan alat berat untuk membuka jalur yang tertimbun dan mempercepat proses evakuasi.
Pemerintah daerah juga bergerak cepat mendirikan tenda-tenda pengungsian, menyalurkan bantuan logistik, serta membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pokok harian para pengungsi.
Di sektor medis, petugas kesehatan ditempatkan di berbagai titik strategis demi memberikan penanganan bagi warga yang membutuhkan sekaligus mengantisipasi munculnya masalah kesehatan pascabencana.
"Kami ingin memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan seluruh kebutuhan dasar warga terdampak dapat segera terpenuhi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan terus hadir di lapangan untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana," ujar Reny berkomitmen.
Di sisi lain, laporan berkala menunjukkan bahwa dampak kerusakan fisik juga melanda wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
Berdasarkan data verifikasi dari pemerintah daerah setempat, sebanyak 15 unit rumah tinggal milik warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa.
Rinciannya adalah sembilan unit rumah berada di Desa Torue, empat rumah di Desa Boyantongo, satu rumah di Desa Tolai, dan satu unit lainnya berada di Desa Sausu Trans.
Di wilayah Desa Torue, sebaran rumah yang rusak berada di lingkungan Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, serta Dusun 5 dengan korban terdampak mencapai puluhan jiwa.
Sementara di Desa Tolai, satu unit rumah yang rusak dihuni oleh satu keluarga yang memiliki seorang anggota keluarga lansia.
Untuk wilayah Kota Palu sendiri, sejumlah fasilitas infrastruktur dan bangunan publik dilaporkan turut mengalami kerusakan.
Daftar kerusakan yang tercatat meliputi keretakan pada struktur Jembatan III Palu, kerusakan ruko tempat usaha Roppang Plus Plus di Jalan Manimbaya, Gedung Auditorium Universitas Tadulako, serta bangunan Hotel Best Western Palu.
Selain kerusakan pada bangunan, terdapat dua orang warga yang dilaporkan mengalami luka ringan akibat peristiwa gempa tersebut.
Pemerintah daerah hingga saat ini terus melakukan pendataan dan memperkuat koordinasi antarinstansi agar tahap tanggap darurat hingga pemulihan berjalan efisien, sehingga warga terdampak bisa segera beraktivitas normal kembali.