JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan peringatan kepada anak buahnya untuk menjauhi tindakan korupsi sedikit dan sekecil apa pun dalam program prioritas di Kementerian Sosial (Kemensos).
"Program prioritas Presiden tidak boleh dinodai korupsi sekecil apapun," ujar Gus Ipul dalam sambutan apel antikorupsi di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026) pagi.
Gus Ipul menyebutkan, program-program di Kemensos mayoritas menyasar rakyat kecil sehingga penyaluran dan pengelolaan perlu integritas.
Ia mencontohkan, pengadaan barang dan jasa di Kemensos harus tepat waktu, tepat prosedur, dan tertib administrasi, Gus Ipul mengatakan, Kemensos harus menjadi instansi kementerian yang bersih, berintegritas dan layak dipercaya oleh rakyat.
Pasalnya, kata Gus Ipul, tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami bagaimana proses pengadaan di lingkungan Kemensos.
"Saya ingin ingatkan, jabatan ini sementara. Tanda tangan kami hari ini mungkin hanya satu detik, tapi akibatnya bisa bertahun-tahun," kata dia.
Gus Ipul juga memperingatkan jajaranya untuk tidak menukar kehormatan jabatan dengan apa pun, apalagi uang.
"Jangan menukar kehormatan, nama baik keluarga dan masa depan anak-anak kami hanya karena sesuatu yang tidak sebanding," ujar dia.
Jika masih ada yang melanggar, Gus Ipul akan langsung menindak tegas pegawai yang sering melakukan pelanggaran.
"Saya tegaskan, kami akan menindak tegas bagi teman-teman yang mungkin suka lelet, suka tidak disiplin, melanggar ketentuan, pasti akan ditindak," kata Gus Ipul menegaskan.
Sebelumnya, Gus Ipul mengungkapkan adanya potensi malaadministrasi dalam proses pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR).
Menyusul temuan potensi malaadministrasi tersebut, Gus Ipul membebastugaskan dua pejabat, salah satunya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).
"Saya membebastugaskan sementara dari jabatannya pada jabatan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara," kata Saifullah, Rabu (13/5/2026).
Mensos menugaskan Inspektur Jenderal (Irjen) untuk melanjutkan pendalaman sekaligus melakukan evaluasi dan investigasi barang dan jasa, khususnya perlengkapan sepatu SR yang ramai diperbincangkan.
"Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026," tutur dia.
