BANJARBARU - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan, Rahmaddin, menekankan vitalnya penyelarasan program pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota untuk memperkokoh sektor koperasi serta UMKM di Banua.
Pernyataan ini diutarakan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Bidang Koperasi dan UMKM se-Kalimantan Selatan yang berlangsung di Novotel Banjarbaru pada Kamis, 7 Mei 2026.
Sekda Kalsel menjelaskan bahwa koperasi dan UMKM adalah fondasi utama pembangunan ekonomi di daerah karena peranannya dalam membuka lapangan kerja, memacu ekonomi warga, menekan angka kemiskinan, serta memperdayakan ekonomi rakyat.
“Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah terus berkomitmen mendorong penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan daya saing UMKM, transformasi digital usaha, perluasan akses pembiayaan, hingga penguatan legalitas dan sertifikasi usaha,” ujar Rahmaddin.
Beliau memaparkan bahwa keberhasilan langkah strategis ini bergantung pada sinergi kebijakan yang nyata dan terintegrasi antara pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Melalui forum koordinasi ini, diharapkan lahir program yang akurat, terukur, dan memberikan manfaat instan bagi para pelaku koperasi maupun UMKM.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan konsisten memacu kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas sembari menyelaraskan target daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam forum tersebut, Sekda Kalsel turut menggarisbawahi penerapan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam memberi dampak nyata bagi warga.
“Koperasi Desa Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas perekonomian desa dan pengembangan UMKM, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir dan pinjaman ilegal,” ucapnya.
Ia membeberkan bahwa Kalimantan Selatan menjadi provinsi paling progresif dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih dengan posisi pertama di Kalimantan dan ketiga secara nasional.
Sampai Desember 2025, sebanyak 1.800 KDMP sudah berhasil dibentuk di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
Walau begitu, Sekda Kalsel berpesan kepada seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak terpaku pada jumlah saja, melainkan wajib meningkatkan mutu koperasi lewat pembinaan serta pengawasan yang maksimal.
“Saya mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat semangat inovasi, pelayanan publik yang responsif, serta kerja kolaboratif agar pembangunan sektor koperasi dan UMKM benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua,” katanya.
