JAKARTA – BI Sumut inisiasi pengiriman 105 ton cabai dari Karo ke Palangka Raya sebagai langkah konkret Kerja Sama Antar Daerah guna menjaga stabilitas harga pangan nasional.
Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatra Utara mengambil langkah progresif untuk menyeimbangkan neraca pangan di luar pulau melalui skema logistik terpadu. Distribusi komoditas cabai merah dalam skala besar ini diharapkan mampu menjadi jangkar bagi pergerakan inflasi di wilayah Kalimantan Tengah yang kerap mengalami fluktuasi harga.
Kabupaten Karo dipilih sebagai pemasok utama mengingat reputasinya sebagai sentra produksi hortikultura terbesar yang memiliki kualitas komoditas unggulan. Kerja sama ini menjadi bukti bahwa konektivitas perdagangan antar wilayah dapat menjadi solusi jangka pendek yang efektif tanpa harus bergantung sepenuhnya pada impor.
"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan," Ujar Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut IGP Wira Kusuma pada Kamis, 23 April 2026.
Secara teknis, pengiriman dilakukan secara bertahap untuk menjamin kesegaran produk hingga sampai di tangan konsumen akhir di Palangka Raya. Kolaborasi ini juga melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dari kedua provinsi agar pemantauan harga di tingkat pasar dapat dilakukan secara real-time.
Program ini tidak hanya berfokus pada sisi konsumen, namun juga memberikan kepastian pasar bagi para petani di Tanah Karo agar hasil panen mereka terserap secara optimal. Dengan harga yang lebih kompetitif, margin keuntungan petani tetap terjaga sementara daya beli masyarakat di wilayah tujuan tidak tergerus.
"Kita harapkan pengiriman sebanyak 105 ton cabai merah ini dapat membantu menekan angka inflasi, khususnya di Kota Palangka Raya," Ujar IGP Wira Kusuma.
Pengiriman lintas pulau ini juga menguji keandalan jalur logistik pangan di Indonesia yang menuntut efisiensi biaya serta kecepatan waktu tempuh. Efisiensi pada rantai pasok dinilai menjadi faktor penentu utama agar harga cabai tetap terjangkau saat memasuki pasar tradisional maupun ritel modern.
Langkah strategis ini diproyeksikan akan terus berkelanjutan dengan menyasar komoditas pangan lainnya yang memiliki kerawanan harga serupa. Sinergi yang kuat antara otoritas moneter dan pemerintah daerah menjadi pondasi penting dalam membangun ketahanan pangan nasional yang lebih mandiri.
"Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui KAD ini akan terus kita dorong agar stok pangan di setiap daerah selalu tercukupi," Ujar IGP Wira Kusuma.
