JAKARTA - Sudah menjadi hal yang biasa menyaksikan para pekerja melepaskan lelah dengan meminum es kopi latte di kedai lokal setelah menghabiskan bekal makan siang mereka yang sudah dingin.
Ketika jam pulang kantor tiba, tas jinjing penuh perlengkapan kerja yang dibawa oleh para pekerja dari kota penyangga terasa begitu berbobot.
Kondisi itu tampak kontras dengan segelas teh susu modern di genggaman tangan yang lain, sementara kaki mereka melangkah cepat menuju stasiun KRL yang selalu dipadati massa.
Area di sekeliling stasiun serta halte bus pun senantiasa sesak oleh antrean pembeli camilan pengganjal lapar, sebelum mereka harus menghadapi perjalanan pulang yang panjang dan penuh sesak.
Jika diamati secara sekilas, aktivitas perekonomian terlihat berjalan normal seperti biasanya.
Namun, di balik keseharian kaum pekerja kelas menengah ini, ada pos pengeluaran yang sengaja dikurangi dengan menaiki transportasi umum yang berjejal, hingga rutinitas membawa rantang makanan dari rumah demi menghemat uang Rp20 ribu per hari.
Golongan kelas menengah ini sering kali terabaikan dari perhatian publik meski peranan mereka sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Mereka adalah kelompok wajib pajak yang paling taat, pendorong utama konsumsi domestik dari level UMKM, pemelihara stabilitas daya beli, hingga penopang utama ekonomi di bidang jasa.
Kelompok ini juga termasuk bagian masyarakat yang memiliki harapan tinggi untuk naik kelas serta memperbaiki taraf hidup melalui kerja keras.
Kendati demikian, tidak bisa dimungkiri bahwa kedudukan mereka kerap terjebak dalam kondisi yang serba dilematis.
Harapan demi mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera terpaksa diraih dengan bekerja mencari nafkah secara mati-matian.
Besaran gaji bulanan cenderung tidak berubah di saat harga kebutuhan pokok seperti pangan, papan, sandang, kebutuhan tersier, serta aspek penting lainnya terus melambung akibat kebijakan ekonomi dalam negeri dan tantangan global saat ini.
Pemerintah sendiri mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dari keseluruhan target pendapatan negara yang berada di angka Rp3.153,6 triliun.
Angka itu menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, yakni meningkat sekitar 22 persen dibandingkan dengan realisasi perolehan pajak pada tahun lalu.
Jenis pajak penghasilan (PPh) secara otomatis langsung memotong pendapatan bulanan yang diperoleh para pekerja kelas menengah tersebut.
Ditambah lagi dengan beban pajak pertambahan nilai (PPN) yang langsung menyasar konsumen pada hampir tiap kegiatan jual beli.
Keadaan sulit lainnya yang dihadapi golongan ini ialah posisi mereka yang seakan terhimpit di antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin.
Mereka dipandang terlalu mampu sehingga dinilai tidak berhak mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji dari pemerintah.
Tetapi di saat yang sama, mereka juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kepemilikan hunian yang layak dan murah, akses transportasi yang baik, hingga kepastian kerja di sektor formal yang menyediakan jaminan sosial.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tren jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menunjukkan penurunan yang sangat drastis belakangan ini.
Di tahun 2019, berdasarkan laporan BPS, jumlah warga kelas menengah sempat mencapai puncaknya yaitu 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45 persen dari total populasi.
Namun, pada tahun 2024, angka kelompok ini turun drastis menjadi hanya 47,85 juta jiwa atau berkisar 17,13 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Sementara pada tahun 2025, jumlah masyarakat kelas menengah menyusut lagi ke angka 46,7 juta jiwa, sehingga persentasenya merosot ke level 16,6 persen dari total warga.
BPS mengelompokkan kelas menengah sebagai warga dengan rata-rata pengeluaran berkisar antara Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per orang tiap bulannya.
Saat jumlah kelas menengah menyusut, kelompok menuju kelas menengah justru mengalami peningkatan, mengindikasikan banyak orang yang turun kelas menjadi rentan miskin.
Segala kebijakan pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pokok yang bersentuhan langsung dengan publik akan memberi dampak cepat bagi kelompok ini.
Sebagai contoh, perubahan harga pada BBM nonsubsidi berpotensi memicu inflasi berantai pada komoditas pangan dan sektor logistik.
Selain itu, dampak beruntun dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate dipastikan menambah beban cicilan, seperti KPR, kredit konsumsi, hingga kredit modal usaha.
Keadaan ini tentu akan menekan posisi kelas menengah selaku kekuatan konsumen.
Ini berarti harga barang akan semakin tinggi, sementara beban utang juga ikut melesat naik.
Akibatnya, banyak warga kelas menengah yang memilih menunda rencana membeli rumah tinggal ataupun kendaraan bermotor baru.
Seperti yang telah dipaparkan, kaum kelas menengah ini berada di pusaran sensitif kebijakan fiskal negara, bersamaan dengan impian standar hidup yang mereka dambakan setelah lelah bekerja keras mengejar pendidikan dan karier.
Kewajiban utama pemerintah adalah menjamin agar mereka tidak dideru kecemasan untuk terus merawat harapan dan melanjutkan kehidupan.
Melalui rumusan kebijakan strategis yang berbasis data akurat serta kepedulian, lentera harapan itu akan dapat terus dijaga.
Upaya tersebut diakui tidak semudah membalikkan telapak tangan karena membutuhkan pembenahan struktural untuk mengatasi masalah ini.
Penyediaan lapangan kerja formal yang berkualitas, transformasi industri bernilai tambah tinggi, jaminan sosial, serta pemerataan pembangunan dan iklim ekonomi inklusif harus dijadikan program prioritas utama.
Jangan sampai generasi muda mendatang menjadi pesimistis terhadap potensi dan cita-cita mereka sendiri, hanya karena sulit mendapat pekerjaan di negeri sendiri lalu terpaksa beralih ke sektor informal.
Jangan sampai para orang tua merasa cemas untuk menyekolahkan anak mereka setinggi-tingginya akibat terhimpit cicilan rumah, kendaraan, dan biaya pendidikan yang diprediksi kian memberatkan di masa depan.
Jangan pula pemenuhan taraf hidup layak hanya berakhir sebagai mimpi, bukannya hak dasar yang didapatkan oleh manusia yang sepanjang hidupnya terus bekerja demi menopang urat nadi ekonomi negara.