JAKARTA - Pantai Utara (Pantura) Jawa kini telah memasuki kondisi yang sangat kritis.
Kawasan yang menjadi pilar utama perekonomian nasional ini tengah didera dua ancaman masif secara bersamaan, yaitu merosotnya tinggi permukaan tanah serta meningkatnya volume air laut.
Berdasarkan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kemerosotan permukaan tanah di wilayah Pantura berkisar antara 15 hingga 20 cm setiap tahunnya.
Kondisi yang paling mengkhawatirkan dilaporkan berlangsung di wilayah Jakarta serta Semarang.
"Saya ingin menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan permukaan tanah mulai 15 cm hingga 20 cm per tahun, paling buruk terjadi di Jakarta dan juga di Semarang," ujar AHY beberapa waktu yang lalu.
Pada waktu yang bersamaan, kawasan Pantura juga terus diterjang oleh kenaikan tinggi muka air laut setinggi 0,8 cm sampai 1,2 cm per tahun akibat dampak pemanasan global.
AHY mengategorikan situasi pelik ini sebagai "twin pressure" yang memicu risiko luapan banjir rob menjadi kian masif.
"Ini mengakibatkan terus mengintainya banjir rob yang bisa menghancurkan properti, merusak rumah-rumah warga dan lain-lain," katanya.
AHY memberikan peringatan bahwa jika tidak ada tindakan konkret yang dilakukan, maka rendaman air pasang laut di Pantura pada tahun 2050 mendatang bakal berlipat ganda lebih parah.
Bukan hanya masalah banjir rob, warga yang tinggal di area pesisir pun kini mulai dibayangi oleh krisis pasokan air bersih.
Menurut pemaparan AHY, bahaya yang mengancam Pantura wajib ditanggulangi secepat mungkin lantaran wilayah tersebut berkontribusi sekitar 27,53% bagi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2025 atau senilai US$368,37 miliar.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun telah mematangkan sejumlah teknologi guna membendung hantaman rob.
Lembaga riset tersebut memaparkan bahwa sebesar 65,8% kawasan garis pantai Pantura, mulai dari daerah Serang sampai Situbondo, telah mengalami pengikisan daratan.
Peneliti dari BRIN, Tubagus Solihuddin, menjelaskan bahwa abrasi ini terstimulasi oleh masifnya beban pembangunan serta pemanfaatan berlebih di wilayah pesisir.
Langkah penanganan atas situasi ini dipaparkan oleh Kepala BRIN, Arif Satria, yang menyebutkan bahwa instansinya tengah merancang lima jenis teknologi proteksi area pesisir.
Teknologi tersebut bervariasi mulai dari struktur tanggul modular multifungsi, sistem pemecah gelombang (breakwater) otomatis yang saling mengunci, hingga pemanfaatan platform arus laut untuk pembangkit listrik alternatif.
"Jadi ini adalah bentuk teknologi yang saya kira sangat penting karena memiliki stabilitas tinggi, lebih ekonomis dan juga produksinya lebih sederhana," ujar Arif.
Di samping penanganan struktural tersebut, BRIN ikut mengoptimalkan konsep hybrid eco-engineering lewat integrasi pembangunan fisik serta pemulihan hutan mangrove guna menahan laju ombak sekaligus merestorasi lingkungan laut.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar perumusan rencana induk (master plan) penyelamatan Pantura segera dikebut.
Hal ini ditargetkan agar potensi bencana yang mengintai kurang lebih 55 juta jiwa penduduk di kawasan pesisir tersebut dapat lekas dicarikan jalan keluarnya.
