JAKARTA - Pandangan dunia usaha terhadap kebijakan bekerja dari rumah kembali menjadi perhatian setelah muncul imbauan penerapan work from home satu kali dalam sepekan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai langkah tersebut perlu dijalankan dengan pendekatan yang fleksibel. Hal ini dianggap penting agar tujuan penghematan energi tetap tercapai tanpa mengganggu aktivitas bisnis. Dunia usaha juga menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak bisa disamakan di semua sektor.
Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, menyampaikan bahwa pelaku usaha memahami latar belakang kebijakan tersebut. Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga energi. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan membangun sense of crisis di tengah dinamika geopolitik global yang masih bergejolak. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan kondisi nyata di lapangan.
Kebutuhan Pendekatan Adaptif Dunia Usaha
Shinta menegaskan bahwa implementasi kebijakan harus dilakukan secara adaptif dan terukur. Ia menilai pendekatan tersebut penting untuk menjaga produktivitas serta keberlangsungan aktivitas ekonomi. Menurutnya, setiap sektor memiliki karakteristik operasional berbeda yang tidak bisa diperlakukan sama. Oleh karena itu, fleksibilitas menjadi kunci agar kebijakan tetap efektif.
Ia juga menyebutkan bahwa keputusan penerapan WFH sebaiknya berada di tingkat perusahaan. Pendekatan ini dinilai lebih realistis karena perusahaan memahami kebutuhan operasionalnya sendiri. Dengan demikian, kebijakan tidak bersifat seragam dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Hal tersebut juga membantu meminimalkan gangguan terhadap proses bisnis.
Selain itu, Shinta menekankan bahwa fleksibilitas memungkinkan perusahaan memilih fungsi kerja yang dapat dilakukan dari rumah. Tidak semua pekerjaan dapat dialihkan ke sistem jarak jauh. Dalam banyak sektor, aktivitas lapangan tetap menjadi bagian penting. Karena itu, pendekatan adaptif dinilai lebih relevan dibandingkan aturan yang kaku.
Fleksibilitas Sesuai Karakteristik Perusahaan
Realitas operasional menunjukkan kebutuhan setiap perusahaan sangat beragam. Bahkan dalam sektor yang sama, model bisnis dan kapasitas dapat berbeda. Shinta menjelaskan bahwa perusahaan memiliki pemahaman paling komprehensif terhadap rantai pasok, target produksi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini membuat keputusan di tingkat perusahaan menjadi lebih efektif.
“Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan,” kata Shinta. Pernyataan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang berbasis kondisi riil.
Ia menambahkan bahwa fleksibilitas bukan hanya membedakan sektor, tetapi juga fungsi pekerjaan. Perusahaan dapat menentukan posisi mana yang dapat bekerja dari rumah tanpa mengganggu operasional. Pendekatan ini dinilai mampu menjaga produktivitas sekaligus mendukung tujuan penghematan energi. Dengan cara tersebut, kebijakan tetap berjalan tanpa menimbulkan hambatan besar.
Risiko Penyeragaman Kebijakan WFH
APINDO memandang kebijakan sebaiknya tetap berupa imbauan yang adaptif. Pendekatan berbasis kepercayaan kepada dunia usaha dianggap lebih efektif. Penyeragaman kebijakan berpotensi menimbulkan disrupsi operasional. Hal ini terutama terjadi jika kompleksitas internal perusahaan tidak diperhitungkan.
“Penyeragaman kebijakan berpotensi menimbulkan disrupsi operasional dan inefisiensi, terutama jika tidak mempertimbangkan kompleksitas internal masing-masing perusahaan,” kata Shinta. Pernyataan tersebut menyoroti kemungkinan dampak negatif jika kebijakan diterapkan secara kaku. Dunia usaha menilai fleksibilitas lebih mampu menjaga stabilitas ekonomi.
Selain itu, kebijakan yang terlalu seragam juga berisiko menurunkan produktivitas. Beberapa sektor membutuhkan kehadiran fisik untuk memastikan layanan berjalan optimal. Jika penerapan WFH dipaksakan, proses kerja dapat terganggu. Oleh sebab itu, pendekatan adaptif dianggap lebih seimbang.
Potensi Dampak Terhadap Mobilitas Masyarakat
Shinta juga mengingatkan adanya potensi dampak tidak disengaja terhadap mobilitas masyarakat. Ia mencontohkan jika WFH ditempatkan pada hari Jumat. Kondisi tersebut dapat memunculkan persepsi long weekend. Akibatnya, mobilitas masyarakat justru meningkat.
“Misalnya, penempatan WFH pada hari Jumat dipandang dapat memunculkan persepsi long weekend yang justru berpotensi mendorong peningkatan mobilitas dan kontraproduktif dengan tujuan pengendalian konsumsi energi,” kata Shinta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perlu dikaji secara matang. Tujuan penghematan energi bisa tidak tercapai jika mobilitas meningkat.
Menurutnya, efektivitas kebijakan akan sangat ditentukan oleh pendekatan fleksibel. Perusahaan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi perlu diberi ruang untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kebijakan dapat berjalan tanpa mengganggu produktivitas. Pendekatan ini juga membantu menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan stabilitas bisnis.
Pemerintah Tegaskan Kebijakan Bersifat Imbauan
Sebelumnya, Yassierli menegaskan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bersifat imbauan. Pernyataan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan. Pemerintah tidak mewajibkan penerapan secara seragam. Pendekatan ini memberi ruang fleksibilitas bagi dunia usaha.
"Ya, sifatnya imbauan," kata Menaker di Jakarta, Rabu. Penegasan ini sejalan dengan pandangan APINDO. Kebijakan berbasis imbauan dianggap mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan efisiensi energi. Perusahaan dapat menyesuaikan implementasi sesuai kebutuhan operasional.
Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting. Pendekatan adaptif, fleksibel, dan terukur diharapkan mampu mencapai tujuan kebijakan. Dunia usaha tetap dapat menjaga produktivitas, sementara upaya penghematan energi berjalan optimal. Kebijakan yang responsif terhadap kondisi lapangan dinilai sebagai langkah paling efektif untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
