JAKARTA - Penggunaan transportasi massal terintegrasi dinilai menjadi strategi utama dalam upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM), terutama di wilayah perkotaan padat seperti Surabaya. 

Legislator Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menekankan bahwa penghematan energi tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan work from anywhere (WFA) karena berpotensi mengurangi efektivitas pelayanan publik. Sistem transportasi yang baik, menurutnya, harus dilihat secara komprehensif.

Tantangan Tata Kota dan Transportasi Publik

Cahyo menyoroti kondisi tata kota yang belum sepenuhnya terstruktur antara kawasan permukiman, perkantoran, industri, dan pendidikan. Ketidakseimbangan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan transportasi publik yang optimal. Tanpa integrasi yang tepat, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi sehingga konsumsi BBM tetap tinggi.

Menurutnya, wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya sudah memiliki alternatif transportasi publik yang cukup memadai. Namun, masih terdapat hambatan bagi beberapa kabupaten dan kota di Jawa Timur yang fiskalnya terbatas, sehingga pembangunan transportasi publik yang terintegrasi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Transportasi Ramah Lingkungan Sebagai Alternatif

Selain transportasi massal, Cahyo juga menekankan pentingnya penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Misalnya, sepeda dan kendaraan listrik yang dapat menekan konsumsi BBM sekaligus mendukung kualitas udara perkotaan. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi pilihan tambahan bagi masyarakat untuk mobilitas sehari-hari.

Pengembangan jalur sepeda, penyediaan stasiun pengisian kendaraan listrik, dan integrasi dengan moda transportasi publik menjadi langkah konkret yang dapat menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan berbahan bakar fosil.

Kebijakan WFA dan Evaluasi Efektivitasnya

Cahyo menegaskan bahwa kebijakan hari kerja fleksibel seperti WFA perlu dikaji secara matang. Penghematan BBM harus seimbang dengan efektivitas pelayanan publik. Penentuan kebijakan seharusnya melibatkan pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat agar dampak yang dihasilkan optimal bagi semua pihak.

Menurutnya, evaluasi WFA dan kebijakan serupa harus mempertimbangkan produktivitas aparatur sipil negara (ASN) serta kebutuhan pelayanan publik yang tidak boleh terganggu. Efisiensi energi bukan sekadar mengurangi BBM, tetapi juga menjaga kualitas layanan.

Peran Transportasi Terintegrasi dalam Efisiensi Energi

Transportasi massal yang terintegrasi diyakini mampu menekan konsumsi energi sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat. Dengan sistem yang tersambung antara bus, kereta, dan transportasi terakhir (last mile), perjalanan warga menjadi lebih efisien dan nyaman.

Cahyo menekankan bahwa transportasi terintegrasi dapat menjadi pendorong pemerataan infrastruktur transportasi. Hal ini penting agar tidak hanya kota besar, tetapi seluruh wilayah di Jawa Timur dapat merasakan manfaat efisiensi energi.

Harapan Kebijakan Efisiensi Berkelanjutan

Legislator ini berharap kebijakan efisiensi energi yang diterapkan ke depan tidak hanya menurunkan penggunaan BBM, tetapi juga meningkatkan kinerja ASN sebagai pelayan masyarakat. Kombinasi transportasi massal terintegrasi dan moda ramah lingkungan diyakini mampu mendorong efektivitas pelayanan publik sekaligus mengurangi beban energi.

Menurutnya, strategi penghematan energi yang komprehensif akan memberikan dampak positif jangka panjang. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan perencanaan transportasi publik, mendukung pembangunan jalur sepeda, dan mendorong inovasi ramah lingkungan lainnya.

Dengan pendekatan ini, efisiensi BBM di perkotaan tidak hanya menjadi target angka, tetapi juga bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan, modern, dan nyaman bagi seluruh warga Jawa Timur.