JAKARTA - Pengelolaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan setelah pemerintah pusat menekankan pentingnya efisiensi untuk menjamin keberlangsungan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Isu ini mencuat seiring masih adanya daerah yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban tersebut. Pemerintah pun mendorong langkah konkret agar setiap daerah mampu mengoptimalkan keuangan yang dimiliki tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat.
Dalam konteks ini, pendekatan yang ditekankan bukan hanya soal pengurangan pengeluaran, tetapi juga bagaimana anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan strategi yang tepat, pemerintah daerah dinilai memiliki peluang besar untuk menutup kebutuhan pembiayaan PPPK tanpa harus mengorbankan program prioritas lainnya.
Efisiensi Anggaran Jadi Solusi Utama
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti persoalan pembiayaan PPPK yang masih dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Ia menilai kendala anggaran dapat diatasi apabila kepala daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak prioritas.
Pernyataan itu disampaikan Tito usai rapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). Ia menekankan bahwa langkah efisiensi menjadi solusi paling realistis dalam kondisi fiskal saat ini.
"Yang pertama daerah itu harus melakukan efisiensi belanja-belanja yang lain. Saya khawatir mereka belum melakukan itu," kata Tito.
Dengan kata lain, persoalan kekurangan anggaran bukan semata karena keterbatasan dana, tetapi juga karena belum optimalnya pengelolaan belanja yang ada.
Pengeluaran Non Prioritas Perlu Dipangkas
Tito menjelaskan, sejumlah pos anggaran dinilai masih berpotensi ditekan, terutama pengeluaran yang bersifat rutin dan tidak mendesak. Ia mencontohkan biaya rapat, perjalanan dinas, hingga konsumsi dan honor kegiatan sebagai area yang bisa dihemat.
"Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan-minum, honor-honor. Ada daerah yang bisa melakukan efisiensi dan efisiensi itu bisa menutup untuk membayar PPPK. Ada yang seperti itu," sebutnya.
Langkah ini dinilai penting karena banyak daerah masih mengalokasikan anggaran besar untuk kegiatan administratif yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik. Dengan mengalihkan anggaran tersebut, kebutuhan gaji PPPK dapat dipenuhi tanpa menambah beban keuangan baru.
Selain itu, penghematan ini juga dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah daerah dalam jangka panjang.
Pengalihan Anggaran untuk Kebutuhan Prioritas
Menurut Tito, jika penghematan dilakukan secara konsisten, maka alokasi tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus datang dari tambahan dana, tetapi dari pengelolaan yang lebih cermat.
Efisiensi yang tepat akan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting, termasuk kesejahteraan aparatur pemerintah. Dengan demikian, keberadaan PPPK sebagai bagian dari pelayanan publik tetap terjamin.
Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan disiplin anggaran di tingkat daerah, sehingga pengeluaran menjadi lebih terkontrol dan transparan.
Dorongan Mencari Sumber Pendapatan Baru
Selain efisiensi belanja, Tito juga meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Ia mendorong kepala daerah untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih optimal.
"Ya, kemudian yang kedua, daerah juga harus kreatif mencari pendapatan baru, tidak hanya dengan mengandalkan TKD (Transfer ke Daerah). Itulah gunanya kepala daerah. Kalau cuma kerja-kerja rutin aja, ngabisin APBD, semua orang bisa," tegasnya.
Langkah ini menjadi penting karena kemandirian fiskal daerah akan menentukan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan keuangan. Dengan sumber pendapatan yang beragam, tekanan terhadap anggaran dapat dikurangi.
Upaya ini juga mendorong inovasi di tingkat daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki.
Optimalisasi Pajak dan Kinerja BUMD
Ia menambahkan, sektor pajak daerah seperti restoran serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi sumber tambahan pendapatan. Optimalisasi sektor ini dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.
Pajak daerah yang dikelola dengan baik dapat menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program, termasuk pembayaran gaji PPPK. Sementara itu, BUMD yang sehat dapat memberikan dividen yang memperkuat pendapatan daerah.
Dengan strategi ini, pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, tetapi membangun sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.
Pendekatan ini juga membuka peluang bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menentukan arah pembangunan.
Audit dan Evaluasi Akan Diperkuat
Terkait isu kemungkinan pemutusan kontrak PPPK, Tito meminta agar tidak disikapi secara berlebihan. Ia menyebut masih ada waktu bagi pemerintah daerah untuk menata kembali struktur anggaran.
Untuk memastikan langkah efisiensi berjalan, Tito juga berencana menurunkan tim guna melakukan audit belanja daerah di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi benar-benar diterapkan secara nyata.
"Saya akan turunkan tim seperti kemarin ke Sulawesi Barat, Dirjen Keuangan Daerah sudah turun ke sana. Nanti ke NTT kita akan lihat, di NTT sudah belum melakukan efisiensi?," pungkasnya.
Dengan adanya pengawasan langsung, pemerintah berharap setiap daerah dapat menjalankan kebijakan ini secara disiplin dan bertanggung jawab. Evaluasi berkala juga menjadi kunci agar pengelolaan anggaran semakin baik di masa mendatang.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar imbauan, melainkan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan.
